Lawan Greenwashing, Indonesia Dorong Lahirnya Aturan Main Kredit Alam

Poin Penting

• Indonesia bersama Prancis dan Inggris meluncurkan Nature Credit Policy Forum di COP30 Brasil untuk menetapkan aturan main global terkait kredit alam dan mencegah praktik greenwashing.
• Forum ini bertujuan memastikan standar yang jelas dan transparan, termasuk pengukuran, verifikasi, serta efektivitas proyek pelestarian alam
• Inisiatif ini mendapat dukungan internasional dan menjadi langkah penting mencapai target Kunming-Montreal 2030.

Jakarta – Praktik greenwashing menjadi persoalan besar dalam penanganan isu lingkungan. Untuk melawan greenwashing, Indonesia mengambil posisi tegas dengan mendorong terciptaya aturan main “kredit alam” yang jujur.

Hal itu ditegaskan dalam Konferensi Iklim COP30 di Brasil. Indonesia bersama Prancis dan Inggris menggagas forum kebijakan global yang dinamakan Nature Credit Policy Forum.

Tujuannya adalah untuk membuat “aturan main” yang jelas terkait kredit alam.Kredit alam adalah mekanisme di mana perusahaan bisa “menebus dosa” lingkungan mereka. Caranya dengan melakukan investasi di proyek-proyek pelestarian alam. Misalnya melindungi hutan, laut atau satwa liar.

Persoalan yang terjadi sekarang, seringkali tidak jelas apakah investasi ini benar-benar efektif, hingga apakah dananya sampai ke tangan yang tepat, seperti masyarakat adat atau komunitas lokal.

Baca juga: Kredit Perbankan Oktober 2025 Tumbuh Melambat Jadi 7,36 Persen, BI Beberkan Pemicunya

Maka itu, Indonesia mendorong aturan yang adil bagi semua. Nature Credit Policy Forum menjadi wadah bagi pemimpin dunia untuk berbagi pengalaman soal kredit alam, sekaligus menetapkan standar yang jelas, meliputi cara mengukur, memverifikasi, dan memastikan sebuah proyek benar-benar berkualitas.

Forum ini juga mendorong kepastian manfaat untuk rakyat, dengan merancang aturan agar keuntungan dari kredit alam mengalir langsung ke masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan, mekanisme kredit alam hanya bermakna jika dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Indonesia menuntut jaminan bahwa manfaatnya mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dalam jangka panjang,” tegas Hanif, dalam keterangan resmi, Rabu, 19 November 2025.

Langkah Indonesia ini mendapat dukungan kuat dari negara lain. Menteri dari Prancis dan Inggris menyatakan bahwa forum ini menjadi langkah penting dalam membangun kerangka kerja yang kokoh. Perusahaan bisa berinvestasi dengan percaya diri dan komunitas lokal menerima manfaat nyata.

Baca juga: Ekonom Citi: Tambahan Dana SAL Rp76 Triliun Perluas Penyaluran Kredit

Peluncuran forum ini juga menjadi milestone penting dalam mencapai target Kesepakatan Kunming-Montreal, yaitu menghentikan laju kehilangan keanekaragaman hayati sebelum tahun 2030.

“Dengan memimpin inisiatif ini, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya menuntut aksi, tetapi juga menyediakan solusi untuk memastikan setiap upaya pelestarian alam berjalan dengan jujur, adil, dan benar-benar bermanfaat,” pungkas Hanif. (*) Ari Astriawan