News Update

Larangan Mudik Untuk jaga Kesehatan dan Ekonomi

Jakarta– Pemerintah kembali menegaskan larangan mudik semata-mata bertujuan untuk melindungi Kesehatan masyarakat. Jangan sampai, mudik justru menyebabkan gelombang kasus baru Covid-19 

Menurut Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede, pemerintah tak ingin kejadian di India menimpa Indonesia. Saat ini, India tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Untuk itu, dia meminta masyarakat mengerti terhadap kebijakan tidak populis yang diambil pemerintah, termasuk memperpanjang PPKM mikro.

“Ini adalah dalam rangka melindungi kesehatan yang utama. Kalau kesehatan kita tidak terlindungi, bagaimana kita bicara ekonomi? Jadi kesehatan yang terlindungi tadi itu yang membangkitkan optimisme,” kata Raden Pardede melalui keterangan resminya di Jakarta, yang dikutip Minggu 25 April 2021.

Raden menyebut, pemerintah akan melonggarkan kegiatan masyarakat ketika kasus Covid-19 sudah bisa terkendali. Saat ini pun pemerintah terus mempercepat program vaksinasi, sehingga upaya pemulihan ekonomi nasional bisa tercapai.

“Nanti sesudah keadaan lebih baik, vaksinasinya makin bagus, makin cepat, nantinya baru kita kemudian melonggarkan ekonomi kita. Tapi tetap dengan protokol kesehatan dulu untuk sementara waktu ini,” ucap dia.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, hingga 20 April, jumlah masyarakat yang telah menerima vaksin baik suntikan pertama dan kedua adalah sebanyak 17,25 juta orang.

Raden merinci, sebanyak 11,1 juta orang atau 27,6 persen masyarakat telah menerima vaksin covid-19 untuk dosis pertama. Sementara untuk suntikan dosis kedua, jumlah penerimanya adalah 6,1 juta orang atau 15,2 persen dari total keseluruhan penerima vaksinasi.

Jika target vaksinasi bisa optimal dan penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan, Raden yakin hal tersebut bisa mendorong optimisme bahwa ekonomi juga kian membaik.

“Dengan cara seperti itu kita harapkan pemulihan ekonomi kita akan baik, karena antara optimisme kemudian mereka mau berbelanja, mereka mau berinvestasi, itulah yang menggerakan ekonomi,” ujar Raden.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director IPSOS in Indonesia Soeprapto Tan mengatakan, temuan yang paling menarik adalah optimisme masyarakat Indonesia mencapai 76 persen bahwa ekonomi akan segera membaik. Karena Indonesia mesti menjaga jangan sampai yang terjadi di negara lain terjadi juga di Indonesia. 

Pada Mei 2020 lalu, menurut Ato, sapaan Soeprapto, belanja masyarakat hanya untuk bahan masakan yang dibuat di rumah, obat-obatan pribadi, dan produk kebersihan. Namun di September 2020 lalu juga masih cenderung sama.

Dengan optimisme yang mulai meningkat, belanja masyarakat juga mulai merambah ke travel atau jalan-jalan. Begitu juga restoran dan kafe juga presentasi negatifnya juga semakin kecil yang menandakan masyarakat tidak berdiam diri di rumah. “Kondisinya sudah jauh membaik,” tutup Soeprapto. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

GoPay Kini Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI dan Bank BJB, Ini Caranya

Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More

6 hours ago

Animo Tinggi, BRI Kanwil Jakarta II Tambah Kuota Mudik Gratis jadi 2.750 Pemudik

Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More

6 hours ago

Proteksi Pemudik 2026, BRI Life Andalkan Produk Asuransi Digital MODI

Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More

6 hours ago

Adira Finance Lepas 300 Pemudik ke Solo dan Yogyakarta, Dapat Cek Kesehatan dan Asuransi

Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More

7 hours ago

BI Borong SBN Rp86,16 Triliun hingga Maret 2026, Buat Apa?

Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More

8 hours ago

BI Tegaskan Beli Tunai Dolar AS Tak Dibatasi, Ini Aturan Barunya

Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More

8 hours ago