Lanjutkan Legacy Jokowi, Jadi Langkah KIB Raih Dukungan Masyarakat

Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi ini disebut sebagai langkah politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih Jokowi.

“Saya kira dalam politik, klaim politik itu sesuatu yang biasa dan wajar. Misalnya KIB menggunakan kata-kata legacy presiden Jokowi, itu kan satu upaya untuk mempengaruhi pemilih karena bagaimanapun Pak Jokowi punya grass root, pemilih akar rumput politik yang besar,“ ujar Pengamat Politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono, Kamis, 14 Juli 2022.

Melanjutkan legacy presiden, akan menjadi dukungan psikologis untuk KIB mendapatkan dukungan masyarakat. Namun Teguh mengatakan, pernyataan ini perlu diperkuat oleh team Presiden Jokowi sebagai validasi.

KIB sendiri beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Mereka memiliki hubungan baik dengan pemerintah maupun Partai pemenang pemilu, PDIP. “Di situ ada perekatnya, ketika KIB membicarakan legacy presiden, Jokowi sendiri terikat dengan Bu Mega, sangat mungkin KIB menjadi poros baru atau bergabung dengan PDIP,” ucap Teguh. 

Airlangga sendiri mengatakan, KIB merupakan koalisi yang inklusif, terbuka untuk partai mana saja. Bahkan kabarnya ada satu partai lagi yang akan bergabung dengan KIB. 

Dalam dunia politik, dikenal istilah The Art of Possibility, selama belum didaftarkan, masih bisa pendekatan dan bongkar pasang. “Walaupun suara rakyat sudah kelihatan kemana, trend-nya, tinggal gimana pilihan itu diambil partai politik,” jelas Teguh.

Sebelumnya, Airlangga juga mengatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 paling potensial diikuti oleh tiga poros koalisi. Poros pertama adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi. Lalu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP serta satu poros lagi yang akan terbentuk.

“Ya tentu kita akan lihat dari konfigurasi partai yang ada, itu potensi yang paling objektif adalah tiga poros,” kata Airlangga.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai positif pernyataan tersebut. Ia mendorong para elite partai untuk merealisasikan 3 poros atau lebih pada Pipres 2024. “Apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga itu perlu dipikirkan, dikaji secara dalam, dan direalisasikan oleh elite partai politik agar bisa 3 poros atau bahkan 4 poros,” tutur Ujang.

Menurutnya ketika Pilpres 2024 diikuti 3 poros dengan 3 pasangan calon, maka akan mengurangi polarisasi. Hal itu bisa mencegah munculnya polarisasi seperti dalam Pilpres 2019. “Kita tahu pengalaman 2019 lalu, hanya ada dua pasangan calon, terjadi pembelahan. Pilpres menjadi tegang dan mengkhawatirkan, satu sama lain saling berhadap-hadapan dan saling menghancurkan. Itu mengundang perpecahan bagi bangsa ini,” ungkapnya. (*)