Poin Penting
- BGN menghentikan sementara 1.780 SPPG MBG karena belum memenuhi standar higiene dan limbah
- SPPG tanpa IPAL atau SLHS ditutup hingga memenuhi syarat, dengan jumlah bersifat dinamis
- Pemerintah menegaskan penutupan ini demi menjaga kualitas program bagi 82,9 juta penerima.
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari pengetatan pengawasan, khususnya terkait aspek higiene dan pengelolaan limbah.
Menurutnya, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara hingga memenuhi persyaratan.
“SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum mendaftar SLHS, kita hentikan dulu. Bahkan yang sudah mendaftar tetapi dalam satu bulan sertifikatnya belum keluar, juga kita hentikan sementara,” ujar Dadan, dalam keterangannya, Kamis, 23 April 2026.
Baca juga: BGN Pastikan Layanan Pemenuhan Gizi di Sumut Tetap Berjalan Optimal
Ia menjelaskan, dari total sekitar 26.800 unit SPPG yang ada, sebanyak 1.780 unit saat ini dihentikan operasionalnya. Namun, angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan yang dilakukan masing-masing unit.
“Angkanya sangat dinamis. Dalam satu hingga dua minggu ke depan bisa berubah,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat. Menurut Zulkifli, skala program yang besar membuat pelaksanaannya membutuhkan proses bertahap dan penyempurnaan berkelanjutan.
Baca juga: BGN Janji Tindaklanjuti Menu MBG Ramadan yang Melenceng dari Anggaran
“Targetnya sangat besar, 82 juta penerima. Tentu tidak mudah, apalagi baru berjalan sekitar satu tahun. Masih ada kekurangan yang terus kita perbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan, penutupan sementara SPPG yang tidak memenuhi standar merupakan langkah tegas pemerintah dalam menjaga kualitas layanan.
“Ada 1.780 SPPG ditutup karena tidak sesuai standar. Ini langkah yang paling keras, dan menunjukkan kita serius melakukan perbaikan,” kata dia.
Zulkifli juga mengimbau pihak sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik kepada SPPG maupun melalui kanal pengaduan pemerintah.
Menurut dia, partisipasi masyarakat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak sebagai penerima utama. (*)
Editor: Galih Pratama
