Perbankan

Laju Kredit Bank Belum Cukup Topang Target Pertumbuhan Ekonomi Para Capres

Jakarta – Para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 telah menyusun target pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin menargetkan ekonomi dapat tumbuh antara 5,5-6,5 persen, Prabowo-Gibran kisaran 6-7 persen, dan Ganjar-Mahfud sebanyak 7 persen.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyebutkan bahwa, target-target dari pasangan capres-cawapres tersebut masih realistis. Namun, harus diiringi dengan strategi atau upaya yang lebih besar, salah satunya mendorong laju kredit mencapai 20 persen.

Baca juga: Ditopang Sektor Ini, Kredit Perbankan November 2023 Tumbuh 9,74 Persen

“Kalau saya bilang ketiganya realisitis ya walaupun effortnya harus keliatan gitu jangan cuma di angka saja, kenapa? Kalau kita lihat data selama era reformasi kita bisa melihat untuk tumbuh di atas 6 persen atau 6 persen saja itu membutuhkan dukungan dari laju kredit perbankan itu tidak kurang dari 20 persen,” ucap Eko dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual di Jakarta, 21 Desember 2023.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa, fakta di lapangan saat ini laju pertumbuhan kredit hanya mencapai kisaran 9 persen yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen atau mengalami tren penurunan di tiga triwulan terakhir.

“Jadi masih kurang sekali likuiditas yang diperlukan, sehingga, laju kredit perbankan ngga cukup untuk menopang cita-cita capres cawapres. Harus ada upaya bagaimana nanti mereka mengelaborasi ide-ide yang sudah mereka pasang ya di dalam target pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga: BI Proyeksikan Kredit 2024 Capai 12 Persen dan Tumbuh 13 Persen di 2025

Selain itu, Eko merincikan terdapat beberapa hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen, salah satunya terkait dengan investasi di Indonesia yang ternyata masih memiliki biaya logistik yang mahal tetapi industri impor tinggi.

“Termasuk birokrasi belum bersih korupsi menghambat target mereka sendiri untuk mencapai ekonomi, baik di level pencarian dana, mendorong likuiditas akseleratif bagi mendanai sektor rill maupun juga untuk aspek yang lain, bagaimana governancenya bisa lebih efisien sehingga memastikan icor naik,” ujar Eko. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Bergabung dengan infobanknews.com sejak 2022. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma bertugas meliput dan menulis berita di Bursa Efek Indonesia (BEI) seputar pasar modal dan korporasi, serta perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Recent Posts

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

46 mins ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

3 hours ago

Dapat Restu Prabowo, Purbaya Mau Caplok dan Ubah PNM jadi Bank UMKM

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More

3 hours ago

Rawan Kejahatan Siber, CIMB Niaga Perkuat Keamanan OCTO Biz dengan Sistem Berlapis

Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More

4 hours ago

Permudah Akses Investasi, KB Bank Syariah Hadirkan Deposito iB Online

Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More

4 hours ago

Purbaya Lapor APBN Tekor Rp240,1 Triliun di Kuartal I 2026

Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More

4 hours ago