Perbankan

Laju Kredit Bank Belum Cukup Topang Target Pertumbuhan Ekonomi Para Capres

Jakarta – Para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 telah menyusun target pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin menargetkan ekonomi dapat tumbuh antara 5,5-6,5 persen, Prabowo-Gibran kisaran 6-7 persen, dan Ganjar-Mahfud sebanyak 7 persen.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyebutkan bahwa, target-target dari pasangan capres-cawapres tersebut masih realistis. Namun, harus diiringi dengan strategi atau upaya yang lebih besar, salah satunya mendorong laju kredit mencapai 20 persen.

Baca juga: Ditopang Sektor Ini, Kredit Perbankan November 2023 Tumbuh 9,74 Persen

“Kalau saya bilang ketiganya realisitis ya walaupun effortnya harus keliatan gitu jangan cuma di angka saja, kenapa? Kalau kita lihat data selama era reformasi kita bisa melihat untuk tumbuh di atas 6 persen atau 6 persen saja itu membutuhkan dukungan dari laju kredit perbankan itu tidak kurang dari 20 persen,” ucap Eko dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual di Jakarta, 21 Desember 2023.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa, fakta di lapangan saat ini laju pertumbuhan kredit hanya mencapai kisaran 9 persen yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen atau mengalami tren penurunan di tiga triwulan terakhir.

“Jadi masih kurang sekali likuiditas yang diperlukan, sehingga, laju kredit perbankan ngga cukup untuk menopang cita-cita capres cawapres. Harus ada upaya bagaimana nanti mereka mengelaborasi ide-ide yang sudah mereka pasang ya di dalam target pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga: BI Proyeksikan Kredit 2024 Capai 12 Persen dan Tumbuh 13 Persen di 2025

Selain itu, Eko merincikan terdapat beberapa hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen, salah satunya terkait dengan investasi di Indonesia yang ternyata masih memiliki biaya logistik yang mahal tetapi industri impor tinggi.

“Termasuk birokrasi belum bersih korupsi menghambat target mereka sendiri untuk mencapai ekonomi, baik di level pencarian dana, mendorong likuiditas akseleratif bagi mendanai sektor rill maupun juga untuk aspek yang lain, bagaimana governancenya bisa lebih efisien sehingga memastikan icor naik,” ujar Eko. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

40 Juta UMKM Belum Berizin, BKPM Siap Permudah Proses NIB

Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More

5 hours ago

Purbaya Sesuaikan Strategi Penempatan Dana di Perbankan dengan Kebijakan BI

Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More

5 hours ago

Duh! Program MBG Berpotensi Buang Uang Negara Rp1,27 Triliun per Minggu

Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More

7 hours ago

OJK Tegaskan Tak Ada “Injury Time” Spin Off UUS Asuransi

Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More

7 hours ago

Bursa Calon ADK OJK, Purbaya: Sudah Ada Kandidat Kompeten, tapi Belum Banyak

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More

7 hours ago

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

7 hours ago