Perbankan

Laju Kredit Bank Belum Cukup Topang Target Pertumbuhan Ekonomi Para Capres

Jakarta – Para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 telah menyusun target pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin menargetkan ekonomi dapat tumbuh antara 5,5-6,5 persen, Prabowo-Gibran kisaran 6-7 persen, dan Ganjar-Mahfud sebanyak 7 persen.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyebutkan bahwa, target-target dari pasangan capres-cawapres tersebut masih realistis. Namun, harus diiringi dengan strategi atau upaya yang lebih besar, salah satunya mendorong laju kredit mencapai 20 persen.

Baca juga: Ditopang Sektor Ini, Kredit Perbankan November 2023 Tumbuh 9,74 Persen

“Kalau saya bilang ketiganya realisitis ya walaupun effortnya harus keliatan gitu jangan cuma di angka saja, kenapa? Kalau kita lihat data selama era reformasi kita bisa melihat untuk tumbuh di atas 6 persen atau 6 persen saja itu membutuhkan dukungan dari laju kredit perbankan itu tidak kurang dari 20 persen,” ucap Eko dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual di Jakarta, 21 Desember 2023.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa, fakta di lapangan saat ini laju pertumbuhan kredit hanya mencapai kisaran 9 persen yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen atau mengalami tren penurunan di tiga triwulan terakhir.

“Jadi masih kurang sekali likuiditas yang diperlukan, sehingga, laju kredit perbankan ngga cukup untuk menopang cita-cita capres cawapres. Harus ada upaya bagaimana nanti mereka mengelaborasi ide-ide yang sudah mereka pasang ya di dalam target pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga: BI Proyeksikan Kredit 2024 Capai 12 Persen dan Tumbuh 13 Persen di 2025

Selain itu, Eko merincikan terdapat beberapa hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen, salah satunya terkait dengan investasi di Indonesia yang ternyata masih memiliki biaya logistik yang mahal tetapi industri impor tinggi.

“Termasuk birokrasi belum bersih korupsi menghambat target mereka sendiri untuk mencapai ekonomi, baik di level pencarian dana, mendorong likuiditas akseleratif bagi mendanai sektor rill maupun juga untuk aspek yang lain, bagaimana governancenya bisa lebih efisien sehingga memastikan icor naik,” ujar Eko. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

OJK Ungkap Alasan Banyak Cabut Izin Usaha BPR dan BPRS

Poin Penting OJK mencabut izin BPR/BPRS terutama karena kasus fraud serta lemahnya tata kelola dan… Read More

52 seconds ago

IHSG Sesi I Hijau di 9.046, Sempat Cetak ATH Baru

Poin Penting IHSG menguat tipis 0,16% pada sesi I perdagangan Kamis (15/1) ke level 9.046,83… Read More

36 mins ago

Konsumsi Diproyeksi Pulih 2026, Bank Mandiri Ungkap Faktor Pendorongnya

Poin Penting Bank Mandiri memprediksi konsumsi masyarakat mulai pulih pada 2026, didorong stimulus pemerintah serta… Read More

50 mins ago

OJK Ungkap Perkembangan Spin Off UUS Perusahaan Multifinance

Poin Penting OJK memantau hasil audit laporan keuangan 2025 UUS multifinance yang telah memenuhi kriteria… Read More

1 hour ago

Cek Rekening! BRI Cairkan Dividen Interim Rp20,6 Triliun Hari Ini

Poin Penting BRI membagikan dividen interim Rp20,6 triliun atau setara Rp137 per saham untuk Tahun… Read More

2 hours ago

Kasus “Sritex” Yuddy Renaldi dan Direksi BPD, Ketika Prosedur Dikriminalisasi, Bankir “Diberangus”

Oleh Tim Infobank KASUS yang menjerat Yuddy Renaldi, Direktur Utama (Dirut) Bank BJB di Pengadilan… Read More

2 hours ago