Perbankan

Laju Kredit Bank Belum Cukup Topang Target Pertumbuhan Ekonomi Para Capres

Jakarta – Para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 telah menyusun target pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin menargetkan ekonomi dapat tumbuh antara 5,5-6,5 persen, Prabowo-Gibran kisaran 6-7 persen, dan Ganjar-Mahfud sebanyak 7 persen.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyebutkan bahwa, target-target dari pasangan capres-cawapres tersebut masih realistis. Namun, harus diiringi dengan strategi atau upaya yang lebih besar, salah satunya mendorong laju kredit mencapai 20 persen.

Baca juga: Ditopang Sektor Ini, Kredit Perbankan November 2023 Tumbuh 9,74 Persen

“Kalau saya bilang ketiganya realisitis ya walaupun effortnya harus keliatan gitu jangan cuma di angka saja, kenapa? Kalau kita lihat data selama era reformasi kita bisa melihat untuk tumbuh di atas 6 persen atau 6 persen saja itu membutuhkan dukungan dari laju kredit perbankan itu tidak kurang dari 20 persen,” ucap Eko dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual di Jakarta, 21 Desember 2023.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa, fakta di lapangan saat ini laju pertumbuhan kredit hanya mencapai kisaran 9 persen yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen atau mengalami tren penurunan di tiga triwulan terakhir.

“Jadi masih kurang sekali likuiditas yang diperlukan, sehingga, laju kredit perbankan ngga cukup untuk menopang cita-cita capres cawapres. Harus ada upaya bagaimana nanti mereka mengelaborasi ide-ide yang sudah mereka pasang ya di dalam target pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Baca juga: BI Proyeksikan Kredit 2024 Capai 12 Persen dan Tumbuh 13 Persen di 2025

Selain itu, Eko merincikan terdapat beberapa hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen, salah satunya terkait dengan investasi di Indonesia yang ternyata masih memiliki biaya logistik yang mahal tetapi industri impor tinggi.

“Termasuk birokrasi belum bersih korupsi menghambat target mereka sendiri untuk mencapai ekonomi, baik di level pencarian dana, mendorong likuiditas akseleratif bagi mendanai sektor rill maupun juga untuk aspek yang lain, bagaimana governancenya bisa lebih efisien sehingga memastikan icor naik,” ujar Eko. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

Diikuti 6.470 Pelari, PLN Electric Run 2024 Ditarget Hindari Emisi Karbon hingga 14 ton CO2

Jakarta - Sebanyak 6.470 racepack telah diambil pelari yang berpartisipasi dalam PLN Electric Run 2024… Read More

4 hours ago

Segini Target OJK Buka Akses Produk dan Layanan Jasa Keuangan di BIK 2024

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik pencapaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 sekitar 8,7… Read More

5 hours ago

HUT ke-26, Bank Mandiri Hadirkan Inovasi Digital Adaptif dan Solutif untuk Siap Jadi Jawara Masa Depan

Jakarta - Merayakan usia ke-26, Bank Mandiri meluncurkan berbagai fitur dan layanan digital terbaru untuk… Read More

18 hours ago

KemenKopUKM Gandeng Surveyor Indonesia Verifikasi Status Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey,… Read More

19 hours ago

Bijak Manfaatkan Produk Keuangan, Ini Pesan OJK kepada Gen Z

Balikpapan - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica… Read More

19 hours ago

Jurus OJK Perluas Akses Keuangan yang Bertanggung Jawab dan Produktif di Balikpapan

Balikpapan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang… Read More

19 hours ago