Lahan Terbatas, Kemenkop Ubah Desain Pembangunan Kopdes Merah Putih

Poin Penting

• Menkop menargetkan percepatan pembangunan 30.336 Kopdes Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan.
• Kemenkop menyiapkan desain fleksibel (customized design) agar pembangunan tetap berjalan di desa dengan lahan terbatas.
• Percepatan pembangunan memerlukan dukungan kementerian/lembaga dan pemda, terutama dalam pengadaan lahan dan infrastruktur.

Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menargetkan percepatan pembangunan fisik untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Ia menegaskan bahwa kelancaran pembangunan fisik Kopdes Merah Putih krusial untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Ferry menyebut, hingga kini sebanyak 30.336 koperasi desa masih dalam tahap pembangunan. Namun, ketersediaan lahan yang sesuai kebutuhan masih menjadi tantangan utama di sejumlah wilayah.

“Kami memahami adanya keterbatasan lahan di beberapa desa dan kelurahan. Oleh karena itu, kami akan segera menyesuaikan spesifikasi pembangunan fisik koperasi agar bisa lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi lokal,” ujar Ferry, dikutip Minggu, 22 Februari 2026.

Baca juga: Alasan Mahkamah Agung AS “Jegal” Kebijakan Tarif Trump

Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Kemenkop menyiapkan kebijakan customized design bagi koperasi di desa dengan luas lahan terbatas. Kebijakan ini akan diterapkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik gedung Kopdes Merah Putih.

Langkah ini diharapkan memastikan pembangunan tetap memenuhi standar, meski kondisi lahan berbeda di tiap daerah.

1.135 Kopdes Sudah Rampung

Berdasarkan data Command Center Kemenkop, sebanyak 48.734 lahan telah dipetakan. Dari jumlah tersebut, 30.336 titik sedang dibangun dan 1.135 titik telah rampung 100 persen.

Baca juga: OJK: Penerapan Universal Banking Bakal Jadi Game Changer Industri Keuangan

selain itu, Menkop juga menyoroti pentingnya dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam pengadaan lahan dan infrastruktur pendukung.

“Kami berharap ada sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan fisik koperasi, terutama dalam hal pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra