Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT) menyepakati pemberhentian Izhak Eduard sebagai Direktur Utama Bank NTT per hari ini, Rabu, 6 Mei 2020.
Penurunan kinerja, terutama target laba dan non performing loan (NPL) menjadi salah satu penyebab diberhentikannya Izhak dari kursi no satu di Bank NTT. Selain itu, disebut oleh sumber Infobank, sang Dirut dianggap tidak bisa bekerjasama dengan direksi lain.
Izhak Eduard menjadi Dirut Bank NTT baru berjalan 10 bulan, atau tepatnya dari 11 Juni 2019. Menurut catatan Infobank, untuk jabatan Dirut termasuk pendek, dari kebiasaan BPD yang umumnya empat tahun untuk satu periode.
“Apalagi, hasil kinerjanya jauh dibandingkan selama 3 tahun yang berjalan tanpa dirut,” kata sumber Infobank yang tidak mau diaebut namanya itu.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sendiri mengatakan kepada wartawan, pemberhentian ini dilakukan, karena ia dianggap gagal memenuhi target yang ditetapkan pemegang saham.
“Hasil kerja Bank NTT tak mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyegaran, maka RUPS memutuskan menonaktifkan Dirut Bank NTT,” kata Viktor Bungtilu Laiskodat usai menggelar RUPS, hari ini, Rabu, 6 Mei 2020.
Dengan keputusan itu lanjutnya, posisi pimpinan akan diberikan kepada Pelaksana tugas (Plt) Direktur Kepatuhan, Harry Alexander Riwu Kaho.
Seperti diketahui, Izhak Eduard menjabat sebagai Direktur Utama sejak 11 Juni 2019. ia meniti karir sejak April 1996 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni Kepala Sub Divisi TSI Kantor Pusat 2000-2008, Kepala Divisi TSI Kantor Pusat 2008-2009, Kepala Divisi IT Kantor Pusat 2010-2011, Kepala Divisi Kualitas Layanan & Produk 2011-2019.
Viktor berharap dengan penyegaran ini, maka direksi Bank NTT bisa bekerja lebih giat dan semangat untuk menekan angka NPL yang mencapai 4%, dan meningkatkan laba Bank NTT.
Dengan kondisi covid seperti ini, jelas dia, tentunya laba Bank NTT juga akan mengalami penurunan drastis. Karena itu dibutuhkan tim kerja yang lebih baik.
“Kita butuh tim kerja yang super. Tahun ini memang berat, jika labanya mencapai Rp200 miliar saja sudah hebat,” katanya. (*)
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More