Direksi BNI Syariah; Bisnis tumbuh. (Foto: Ria Martati)
Jakarta–PTBank BNI Syariah (BNI Syariah) sepanjang 2015 mencatat pertumbuhan laba 39,98% menjadi Rp228,52 miliar.
Sementara pembiayaan sepanjang tahun lalu tercatat tumbuh 18% secara setahunan menjadi Rp17,7 triliun. Terbesar, anak usaha BNI ini masih menyalurkan pembiayaan untuk segmen konsumer yang tumbuh 18,4% menjadi Rp9,3 triliun.
Selain itu, pembiayaan produktif juga tercatat tumbuh menjadi Rp3,95 triliun terdiri atas produktif komersial Rp1,4 triliun, kemudian produktif medium dengan plafon di bawah Rp10 miliar sebesar Rp1,8 triliun dan sisanya produktif di bawah Rp1 miliar.
Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano mengatakan tahun ini Perseroan masih akan fokus pada pembiayaan perumahan sama seperti tahun lalu.
“Kita masih akan ke griya, tahun lalu pembiayaan griya itu mencapai 55% dari total pembiayaan kita,” kata Dinno di kantornya hari ini, Selasa, 26 Januari 2016.
Dinno mengatakan, perseroan akan tetap fokus di pembiayaan perumahan karena kualitas pembiayaan di segmen tersebut masih cukup baik yaitu dengan Non Performing Financing (NPF) di bawah 2%. Sementara untuk NPF secara keseluruhan di level 2,53%.
Menurutnya, tahun 2015 kualitas pembiayaan memang memburuk karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Oleh karena itu terjadi peningkatan NPF dibanding 2014 yang tercatat di kisaran 1,86%.
Untuk mengatasi NPF, tahun ini Perseroan akan memperbaiki bisnis proses dan bisnis model sehingga tahun ini harapannya NPF tidak akan merangkak naik. “Kita jaga tahun ini, paling gak sama dengan tahun lalu saja sudah bagus, kita kan tahu industri saja sudah 4%-5%,”tambahnya. (*) Ria Martati
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More