Kursi Panas di BUMN Jangan Dikotori Kepentingan Politik

Jakarta — Nama-nama menteri kabinet jilid dua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Ma’ruf Amin memang masih menjadi misteri. Beberapa kursi panas menteri disebut ramai diperbincangkan masyarakat dan sejumlah ekonom karena memiliki peran strategis.

Di posisi Menteri BUMN, nama Rini Soemarno memang sudah disebut-sebut bakal didepak oleh Jokowi pada periode keduanya. Sepak terjang Rini dalam memimpin BUMN tidak begitu cemerlang. Beberapa pucuk pimpinan perusahaan BUMN pada akhir periode pemerintahan tersandung masalah. Sebut saja Direktur Utama (Dirut) BUMN yang diciduk oleh KPK seperti kasus Dirut PLN Sofyan yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi proyek PLTU Riau-1.

Oleh karena itu, Ekonom Indef Bhima Yudistira mengimbau Presiden Jokowi untuk tidak salah langkah memilih nahkoda kapal besar BUMN. Menurutnya, posisi BUMN yang sangat strategis jangan sampai dikotori oleh kepentingan politik jangka pendek termasuk penunjukkan direksi komisaris perbankan ke depan.

“Contohnya penugasan-penugasan ke BUMN yang tidak memikirkan keberlangsungan usaha BUMN juga harus dievaluasi. Misalnya proyek-proyek infrastruktur yang dipaksakan,” tambah Bhima ketika di hubungi Infobank, Minggu, 20 Oktober 2019.

Dirinya juga menilai, sinergi BUMN yang terlalu masif dalam lima tahun kemarin telah meminggirkan peran swasta. Oleh karena itu ke depan dirinya berharap ada koordinasi antara swasta dan BUMN khususnya juga pada proyek infrastruktur.

“Inikan aneh proyek infrastruktur digenjot tapi ada puluhan ribu kontraktor yang tutup. Ke depannya peran swasta harus banyak dilibatkan, jangan menganakemaskan anak-cucu BUMN. Tidak sehat itu,” tukas Bhima.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi akan dilantik pada Minggu 20 Oktober 2019 mendatang. Di kepemimpinan periode kedua ini, banyak pihak menaruh harapan besar kepada nama-nama calon menteri pendamping Jokowi. Namun tetap setiap keputusan berujung pada hak prerogatif Presiden Jokowi. (*)

Editor: Paulus Yoga