Jakarta – Akibat pandemi Covid-19, sebanyak 89 miliar penduduk asia pasifik jatuh dibawah garis kemiskinan ekstrim. Untuk menghadapi krisis ini, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) menyarankan 3 paket kebijakan yang bisa diterapkan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan.
Armida Alisjahbana Executive Secretary ESCAP menjelaskan, paket kebijakan pertama adalah dengan berinvestasi pada layanan sosial. Angka kemiskinan dapat berkurang apabila negara mampu menyediakan layanan-layanan sosial yang mumpuni seperti layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai. Kemudian, paket kebijakan kedua adalah pemerataan teknologi informasi dan digitalisasi.
“Digitalisasi adalah solusi dan enabler, namun jika tidak tersebar merata maka akan menambah jurang ketidaksejahteraan sosial lebih jauh lagi. Untuk itu penting bagi setiap negara untuk berinvestasi pada infrastruktur keras dan lunak,” ujar Armida dalam diskusi virtualnya di Jakarta, Kamis, 22 April 2021.
Kemudian, paket kebijakan ketiga adalah penguatan terhadap perubahan iklim. Tidak dapat dipungkiri, kenaikan emisi CO2 telah menyebabkan lebih banyak bencana alam dan kerugian bagi setiap negara. Untuk itu investasi pada sumber daya alam dan energi yang dapat diperbaharui nantinya akan berdampak baik pada setiap negara.
Armida mengungkapkan, ketiga paket kebijakan tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan sekaligus memotong emisi CO2 sebesar 30% dalam jangka waktu panjang. Dengan mengintegrasikan ketiga paket ini, setiap negara bisa memastikan pemulihan ekonomi yang kuat sehingga masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan dapat muncul dari krisis ini. (*) Evan Yulian Philaret
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More