News Update

KUR Perhutanan Sosial, BNI Salurkan Rp17,9 Miliar di Jawa dan Sumatera

Palembang — Program Perhutanan Sosial yang digagas pemerintah terus diperkuat dan diperluas. Kali ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai salah satu bank pendukung Program Perhutanan Sosial, mendapatkan mandat untuk memperluas cakupan wilayah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka Program Perhutanan Rakyat, yaitu tidak hanya di Pulau Jawa melainkan mulai menyentuh petani penggarap hutan di Pulau Sumatera.

Sebelumnya, BNI merupakan bank yang menyasar petani penggarap lahan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Mulai saat ini, BNI juga menyentuh penggarap lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian terungkap dalam acara Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25 /11). Hadir juga pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini M Soemarno, dan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni.

Achmad Baiquni menuturkan, BNI memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung Program Perhutanan Sosial, sebagai terobosan penting dalam memperluas kesejahteraan kepada petani penggarap lahan hutan serta Pemerataan ekonomi. Untuk itu, kali ini, BNI tidak hanya fokus pada penyaluran KUR bagi petani penggarap lahan hutan di Jawa Timur dan 3 Kabupaten di Jawa Barat, namun memperluas dukungannya hingga ke Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di Kabupaten Musi Banyuasin ini, terdapat 3.646 penerima SK Perhutanan Sosial berupa SK Pengakuan Pelindungan Kemitraan Kehutanan (KULINKK), SK Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm), dengan total lahan 26.886 Hektar (Ha). Jumlah tersebut merupakan bagian dari total Perhutanan Sosial Sumatera Selatan seluas 55.940 Ha dengan total penerima SK sebanyak 9.476 KK.

Baca juga: KUR BNI Sentuh 2.381 Petani Perhutanan Sosial

Sebagai penerima SK, para petani tersebut menjadi jelas statusnya, yaitu menjadi petani yang layak mendapatkan akses permodalan yang murah dari perbankan. Untuk itu, BNI memberikan perhatian khusus untuk menyalurkan KUR. Untuk tahap awal, KUR BNI yang telah tersalurkan pada Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan mencapai Rp 105 juta dan yang sedang dalam proses Rp 6,3 miliar, menyentuh 324 petani penggarap lahan penerima SK. Dan untuk membantu peningkatan kualitas pertanian di lahan garapan, BNI juga menyalurkan bantuan CSR yang diberikan kepada penerima SK Perhutanan Sosial BNI di Sumatera Selatan. Bantuan diberikan berupa 5 unit traktor tangan yang diserahkan kepada 5 kelompok penerima SK di Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain dari Perhutanan Sosial Sumatera Selatan, BNI sejak tahun 2017 sudah berkiprah dalam Perhutanan Sosial di Jawa Timur. Di mana sampai dengan 23 November 2018, penyaluran KUR BNI di Perhutanan Sosial sebesar Rp17,9 miliar kepada 3.093 penerima SK Perhutanan Soisial yang diserahkan oleh Presiden di Probolinggo, Madiun , Tuban, Bandung dan Palembang.

Dari hasil penyaluran KUR di Jawa Timur tersebut, beberapa lokasi binaan telah menunjukkan keberhasilan dari program ini. Salah satunya LMDH Wono Lestari di Lumajang Jawa Timur, penerima SK di tempat tersebut berhasil mengembangkan potensi bisnis di daerahnya seperti susu sapi, pisang, madu, getah damar dan akan dikembangkan untuk pengolahan susu menjadi produk bernilai tinggi. (*)

Paulus Yoga

Recent Posts

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

7 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

12 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

13 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

14 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

1 day ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

1 day ago