Direksi BNI; Kejar target KUR. (Foto: Paulus Yoga)
Target KUR BNI yang sebesar Rp3,2 triliun hingga akhir tahun, rencananya disalurkan ke segmen ritel Rp2 triliun, mikro Rp1 triliun dan TKI Rp200 miliar. Rezkiana Nisaputra
Jakarta–PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) diberikan target oleh pemerintah untuk dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,2 triliun sampai dengan akhir 2015 ini. Namun, hingga awal September 2015 ini BNI baru menyalurkan KUR sekitar Rp25,42 miliar.
“Di 2015 ini kami diberikan target sebesar Rp3,2 triliun, sampai dengan 6 September kami baru berhasil menyalurkan KUR sebanyak 129 debitur dengan maksimum sebesar Rp25,42miliar,” ujar Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 10 September 2015.
Menurut Baiquni, sampai dengan akhir September ini, BNI menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp470 miliar. Pasalnya, perseroan telah melakukan pemetaan target-target pencapaian untuk penyaluran setiap bulannya. Dengan demikian, hingga akhir tahun diharapkan dapat menyalurkan KUR hingga Rp3,2 triliun.
Sedangkan untuk sasaran debitor, alokasi untuk segmen ritel sebesar Rp2 triliun, mikro mencapai Rp1 triliun dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp200 miliar. Sehingga secara keseluruhan target penyalurannya sebesar Rp3,2 triliun.
“Direncanakan di bulan September ini kami dapat menyalurkan KUR sebesar Rp470 miliar. Target KUR akhir tahun kan Rp3,2 triliun,” tutup Baiquni. (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More