Keuangan

Kuasa Hukum Nasabah NAM Temui Bukti Kejanggalan Baru

Jakarta – Kuasa Hukum Nasabah Narada Aset Manajemen (NAM), Johanes Dipa Widjaja & Partners mengaku, bahwa mereka baru saja mendapatkan data tentang adanya temuan dari OJK pada bulan Desember 2019, yang isinya dijelaskan bahwa Direktur Utama Narada, hanya aktif melakukan pengelolaan portfolio dari PT Narada Aset Manajemen hingga November 2018 saja, sedangkan semuanya dikendalikan langsung oleh Sdr Made Adi Wibawa selaku Komisaris Utama, yang dimana hal itu tidak sesuai dengan aturan tentang manajer investasi tanggal Nomor : Kep- 480/BL/2009 Tanggal : 31 Desember 2009 ( V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi).

“Isi dari pasal 2 butir 2b, Pelaksanaan fungsi investasi dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang investasi dan pengelolaan dana paling kurang 3 (tiga) tahun,” kata kuasa hukum nasabah, Johanes Dipa Widjaja di Jakarta, Selasa, 3 November 2020.

Dan tidak hanya itu saja, ia mengatakan juga adanya penemuan dari regulator pada bulan Desember 2019, bahwa Reksa Dana yang dikelola oleh PT NAM memiliki Sub Rekening Efek di beberapa Perusahaan Efek dan berdasarkan konfirmasi dari Bank Kustodian diketahui bahwa Bank Kustodian tidak pernah membuka dan mencatatkan Sub Rekening Efek di beberapa Perusahaan Efek.

Hal ini membuat para nasabah menjadi sangat bertanya-tanya, kenapa ada sub rekening efek dalam produk reksa dana yang dikelola oleh PT NAM.

Beberapa potensi pelanggaran-pelanggaran dari PT NAM juga sedang dipelajari oleh Kantor hukum Johanes Dipa Widjaja & partners.

Rencananya, para nasabah akan melakukan aksi pelaporan-pelaporan baru ke kepolisian setempat dalam waktu dekat. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Komisi IX Desak Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More

7 mins ago

Penyaluran KUR Syariah BSI Tembus Rp1,65 Triliun di Februari 2026

Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More

11 mins ago

Ramadan 2026 Dongkrak Transaksi PayLater Kredivo hingga 27 Persen

Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More

26 mins ago

Menhub Beberkan Alasan Jaga Tarif Pesawat demi Daya Beli dan Industri

Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More

43 mins ago

OJK Cabut Izin Usaha 6 BPR Sepanjang Kuartal I 2026, Ini Daftarnya

Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More

50 mins ago

Kemendagri Jamin Keberlanjutan PPPK, Belanja Pegawai Tetap Ideal

Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More

1 hour ago