Menteri Keuangan Sri Mulyani saat doorstop. (Foto: Infobank)
Jakarta – Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan tetap terjaga dan kuat, dengan fungsi intermediasi yang diharapkan akan semakin pulih, sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Untuk mendorong hal ini, KSSK telah menyiapkan lima kebijakan sebagai mendukungnya.
“Prospek percepatan pemulihan ekonomi ini sangat dipengaruhi perkembangan COVID-19 dan vaksinasi, serta disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Ada lima kebijakan yang mendukung prospek dan tren pemulihan ekonomi tersebut,” ujarnya pada Konferensi Pers KSSK secara daring di Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
Pertama, sambung Sri Mulyani, pembukaan pada sektor-sektor produktif nasional maupun di masing-masing daerah yang dilakukan secara aman dengan menerapkan protokol kesehatan. Sektor-sektor ini sudah mulai dibuka, termasuk sektor manufaktur.
“Kedua, percepatan dari realisasi kebijakan fiskal, terutama dari sisi belanja negara. Ketiga, peningkatan dan pertuhan kredit perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran,” tegasnya.
Kebijakan keempat adalah terus berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial. Dan yang terakhir, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya terkait pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“KSSK juga mengeluarkan formulasi kebijakan yang kita letakkan pada sebuah paket terpadu, di dalam rangka kami semua bisa meningkatkan pembiayaan bagi dunia usaha yang akan segera pulih dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi,” ucap Sri Mulyani. (*) Bagus Kasanjanu
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More