KSPI Anggap Pemerintah Tidak Responsif Atasi PHK

Jakarta–Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus berlanjut. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sudah puluhan ribu pekerja di-PHK karena menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh politik upah murah lewat Peraturan Pemerintah 78/2015.

Terlebih, kata Presiden KSPI Said Iqbal, Kementerian Ketenagakerjaan dianggap telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan bahwa data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya 1.347 orang. Padahal, bedasarkan data KSPI, PHK sudah mencapai puluhan ribu pekerja.

‎”Pemerintah tidak responsif dan tidak mau turun kelapangan melihat fakta yang ada,” ujar Said, di Jakarta, Senin, 15 Februari 2016.

Maraknya aksi PHK di berbagai perusahaan, pihaknya meminta agar pemerintah dapat bertindak cepat mengatasi persoalan PHK ini, serta mencabut PP 78/2015 dan menaikkan upah 2016 sebesar Rp3,7 juta dengan mengganti komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak) menjadi 84 item.

“Hingga kini pihak pemerintah belum berani umumkan ribuan PHK buruh ini karena takut dianggap gagal dan ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan daya beli,” tutup Said. (*) Rezkiana Nisaputra