Oleh Ryan Kiryanto, Ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan
HINGGA saat ini agresi militer Rusia ke wilayah Ukraina masih berlangsung. Berbagai perundingan dilakukan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan melibatkan negara-negara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) untuk meredakan agresi Rusia. Sayang, hingga perundingan putaran kedua berakhir belum tercapai hasil sesuai yang diharapkan. Yang ada hanya keputusan tentang organisasi koridor kemanusiaan.
Perundingan antara pejabat Rusia dan Ukraina berlangsung di perbatasan Polandia-Belarus pada hari kedelapan agresi Rusia ke Ukraina. Negosiator Rusia menegaskan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menciptakan lintasan keluar bagi warga sipil. Rusia menyerukan warga sipil yang berada dalam situasi ini – jika aksi militer berlanjut – untuk menggunakan koridor kemanusiaan ini. Kesepakatan ini akan diimplementasikan dalam waktu dekat.
Pemerintah Ukraina mengatakan sedikitnya 350 warga sipil tewas sejak Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin menyerang Ukraina. Perang senjata berlanjut ke perang argumentasi antarkedua negara, yang intinya saling menyalahkan satu sama lain. Rusia menuduh pemerintah Ukraina memanfaatkan warga sipil sebagai perisai manusia. Rusia juga berdalih bahwa agresinya bertujuan untuk mencapai “denazifikasi” (mengusir yang disebutnya sebagai Neo-Nazi) di Ukraina.
Terdesak oleh agresi Rusia, sebanyak 1,2 juta warga sipil Ukraina pun telah meninggalkan Ukraina menuju negara-negara tetangga. Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditujukan untuk upaya nasional meningkatkan kesehatan, gizi, pendidikan, dan kesejahteraan umum anak-anak atau Unicef memperkirakan ada setengah juta pengungsi anak-anak. Sementara itu, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memproyeksikan lebih dari empat juta pengungsi Ukraina pada akhirnya mungkin membutuhkan perlindungan dan bantuan. Mereka adalah bagian dari 37 juta orang yang hidup di bawah kendali pemerintah Ukraina.
Situasi Makin Sulit Dikendalikan
Perkembangan terkini semakin kacau. Situasi semakin sulit dikendalikan karena jalur perundingan tidak bergerak maju. Lebih-lebih setelah pemerintah Ukraina menuduh Rusia melakukan “teror nuklir”, menyusul lontaran rudal ke kompleks pembangkit listrik tenaga atom terbesar di Eropa, melakukan penyerangan, dan mengambil alih pembangkit tersebut. Di saat yang sama, pasukan Rusia bergerak maju di Ukraina selatan dan membombardir beberapa kota lain.
Langkah itu dikecam oleh pemerintah AS, Inggris, dan negara Barat lainnya sebagai tindakan yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sebuah ledakan di Zaporizhzhia akan menyamai enam ledakan Chernobyl, lokasi bencana nuklir terburuk di dunia pada 1986.
Di lain sisi, pemerintah Rusia mengatakan serangan terhadap Zaporizhzhia dilakukan oleh kelompok sabotase Ukraina dengan partisipasi tentara bayaran asing, yang menunjukkan rencana kriminal rezim Ukraina. Kini pabrik itu telah diamankan oleh pasukan Rusia dan berfungsi normal.
Kelompok negara Barat segera bereaksi. Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, menuntut pertemuan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Johnson menuduh Putin melakukan tindakan sembrono yang sekarang dapat secara langsung mengancam keselamatan seluruh Eropa. Ia kembali mendesak Rusia melakukan gencatan senjata.
Menariknya, Putin tidak menyesali serangan ke Ukraina, walaupun berdampak pada pengasingan ekonomi, olahraga, dan budaya Rusia oleh hampir seluruh negara di dunia dan organisasi internasional. Dunia langsung menghukum Rusia untuk diisolasi dari aktivitas di sektor ekonomi, keuangan, investasi, olahraga, dan seni budaya.
Dampak ke Ekonomi Langsung Terlihat
Yang paling dirasakan tentu dampak ke sektor ekonomi dan keuangan. Ambil contoh MSCI Inc dan FTSE Russell yang telah mengeluarkan seluruh ekuitas Rusia dari indeks global, sehingga mengisolasi saham-saham asal Rusia dari pilihan investor. Langkah ini mengonfirmasi bahwa pasar ekuitas Rusia dewasa ini tidak lagi prospektif akibat penolakan Putin untuk menarik pasukannya dari Ukraina.
Menurut MSCI Inc, pasar saham Rusia tidak layak diinvestasikan dan saham-saham Rusia harus dihapus dari indeks pasar berkembang. Berdasarkan perkiraan Bloomberg, keputusan MSCI yang efektif setelah penutupan pasar pada 9 Maret 2022 itu berpotensi mendiskon valuasi setara US$32 miliar.
Pengumuman MSCI tersebut dirilis sesaat setelah penyedia indeks lainnya, yakni FTSE Russell, menyampaikan akan menghapus saham Rusia dari indeks yang dibuat, dan efektif berlaku pada pembukaan pasar 7 Maret 2022. Sejalan dengan itu, MSCI menyebut Rusia kini sebagai pasar mandiri atau MSCI Standalone Market Indexes, yang tidak termasuk ke dalam kategori MSCI Emerging Markets Index maupun MSCI Frontier Markets Index.
Negara-negara yang saat ini masuk dalam kategori Standalone antara lain Panama, Lebanon, Palestina, Botswana, dan Zimbabwe. Dimasukkannya pasar saham suatu negara ke dalam MSCI Standalone Market Indexes berimplikasi pada dilusinya investasi bernilai miliaran dolar AS karena kebijakan ini memicu capital outflow.
Penurunan pasar saham ke status Standalone pun sesungguhnya jarang terjadi. Terakhir kali MSCI melakukan reklasifikasi itu adalah pada 2021 terhadap Argentina, mengacu pada tidak adanya kendali pasar modal dari pemerintah setempat.
Dikeluarkannya saham Rusia dari MSCI dan FTSE Russell berdampak pada pasar domestik dan global karena terkait dengan reaksi investor dalam menentukan portofolionya. Saat ini investor global tengah menimbang untuk mencari tujuan investasi baru, beralih ke pasar negara lain yang lebih prospektif.
Sebagai respons untuk meredakan kepanikan di pasar domestik, pemerintah Rusia telah menutup pasar saham menyusul memanasnya kondisi geopolitik dengan Ukraina dan berbondongnya sanksi dari negara-negara Barat. Akibatnya, saham-saham perusahaan asing di negara tersebut berguguran.
Pemerintah Rusia juga membatasi akses media asing, termasuk kontrol internet, yang ditudingnya memproduksi berita-berita tidak benar yang menyudutkan Rusia. Otoritas Rusia sudah berkali-kali mengeluhkan organisasi-organisasi media Barat yang menawarkan pandangan parsial dan sering kali anti-Rusia. Dikatakan juga bahwa organisasi media telah menyebarkan kebohongan tentang esensi dari operasi militer khusus Rusia di Ukraina.
Selain itu, untuk meminimalkan anjloknya pasar modal domestik, pemerintah Rusia akan mengalokasikan anggaran hingga US$10 miliar dari kekayaan negara untuk melakukan buyback atau membeli kembali saham perusahaan lokal.
Di sektor riil, beberapa perusahaan berskala global menarik diri dari Rusia. Di Moskow, Ikea telah menutup pintunya. Exxon Mobil Corp menarik diri dari operasi minyak dan gas di Pulau Sakhalin. Apple Inc, Boeing Co, dan Volkswagen AG bergabung dengan eksodus dari ekonomi Rusia yang penuh ketidakpastian. Maklum, sekitar setengah dari cadangan devisa Rusia telah dibekukan di luar negeri, dan mata uang rubel jatuh bebas.
Sanksi ekonomi oleh kelompok Barat diterapkan untuk menekan Rusia menghentikan agresinya, yang diperkirakan akan merusak tatanan ekonomi dunia setelah semua negara berjuang keras mengendalikan pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir. Kombinasi sanksi yang ditimpakan kepada Rusia diharapkan menyadarkan pemimpinnya untuk segera menghentikan agresinya dan menempuh jalur perundingan atau diplomasi damai yang win-win dan tidak ada yang kehilangan muka.
Transmisi Melalui Kanal Sektor Keuangan
Pengucilan aktivitas ekonomi, keuangan, dan investasi Rusia dengan dunia luar masih berlangsung. Namun, dampak agresi Rusia ke Ukraina masih dirasakan, setidaknya melalui kanal sektor keuangan. Bursa saham global terkoreksi cukup dalam karena kepanikan pelaku pasar.
Mata uang emerging economies pun terdepresiasi cukup signifikan karena ketidakpastian telah mendorong pemilik dana mengalihkan aset berisikonya di mayoritas emerging economies ke aset berisiko rendah dengan basis mata uang kuat (terutama dolar AS) di negara-negara maju (safe heaven countries).
Terjadilah capital outflows atau flight to quality dari emerging countries ke advanced countries yang dipersepsikan lebih aman. Suatu langkah rasional dan wajar di tengah tensi geopolitik yang sedang tinggi. Indeks dolar AS pun menguat karena mata uang AS kini menjadi incaran.
Bagaimana di Indonesia? Lebih kurang kondisinya sama. Menurut publikasi Bank Indonesia (BI), mengacu pada data transaksi 1-2 Maret lalu, terdapat aksi jual neto (net sell) di pasar Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp8,3 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp2,17 triliun. Sehingga, nonresiden di pasar keuangan domestik menjual neto Rp6,13 triliun.
Kemudian, berdasarkan data penyelesaian sampai dengan 2 Maret 2022, aliran modal asing keluar bersih tercatat sebesar Rp1,6 triliun di pasar SBN dan aliran modal asing masuk bersih sebesar Rp23,2 triliun di pasar saham. Keluarnya aliran modal dari pasar keuangan menyebabkan tingkat premi risiko credit default swaps (CDS) Indonesia lima tahun naik dari level 104,31 basis point (bps) menjadi 110,71 bps per 3 Maret 2022.
Sementara itu, tingkat imbal hasil (yield) SBN bertenor 10 tahun naik ke level 6,57%. Kenaikan juga terjadi pada yield surat utang AS, US Treasury, 10 tahun ke level 1,84%. Adanya ketidakpastian mendorong investor memilih instrumen investasi yang aman. Maka, tepat langkah BI yang terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memantau secara cermat dinamika eksternal, terutama perang Rusia-Ukraina dan dampaknya.
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sudah pasti melakukan asesmen perkembangan eksternal tersebut di tengah upaya pengendalian pandemi COVID-19 di dalam negeri. Ini dilakukan untuk memastikan policy responses dan policy guidance ke depannya mampu memitigasi setiap potensi risiko yang ada sehingga stabilitas sistem keuangan dapat dijaga dengan tetap memberikan ruang pertumbuhan bagi perekonomian. (*)
