Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, meminta warganya untuk menghemat energi di tengah ancaman krisis global
Poin Penting
Jakarta – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta warganya menghemat energi di tengah ancaman krisis global akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Dalam rapat kabinet pada Selasa (24/3), pemerintah Korea Selatan meluncurkan 12 pedoman penghematan energi bagi warganya.
Beberapa di antaranya adalah mempersingkat waktu mandi, mengisi daya ponsel dan kendaraan listrik pada siang hari, serta menggunakan peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan penyedot debu pada akhir pekan.
Baca juga: Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional Imbas Konflik AS-Iran
Sementara itu, Menteri Energi Korea Selatan, Kim Sung-whan, mengatakan pemerintah juga mulai mendorong pembatasan penggunaan kendaraan sektor swasta secara sukarela. Kebijakan ini dapat diperketat jika kondisi energi semakin memburuk.
“Pemerintah akan meminta 50 perusahaan pengguna minyak terbesar untuk mengurangi konsumsi energi. Langkah lain mencakup pengaturan jam kerja dan perjalanan yang lebih fleksibel guna menekan penggunaan bahan bakar,” ujarnya dikutip Reuters, Kamis (26/3).
Di sisi pasokan energi, pemerintah Korea Selatan berencana mengaktifkan kembali lima reaktor nuklir pada Mei mendatang, melonggarkan pembatasan pembangkit listrik tenaga batu bara, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap gas alam cair (LNG).
Penyesuaian bauran energi tersebut diperkirakan mampu menghemat hingga 14.000 ton LNG per hari, atau sekitar 20 persen dari konsumsi harian rata-rata Korea Selatan yang mencapai 69.000 ton.
Perusahaan besar seperti HD Hyundai juga telah menerapkan langkah efisiensi energi di seluruh anak usahanya, termasuk pengurangan penggunaan listrik, pembatasan kendaraan, dan pengurangan plastik.
Baca juga: Pemerintah Berlakukan WFH usai Lebaran, Ini Skema dan Alasannya
Di sisi fiskal, pemerintah Korea Selatan berencana mengajukan anggaran tambahan sebesar 25 triliun won (sekitar 16,6 miliar dollar AS). Dana tersebut akan digunakan untuk bantuan langsung kepada masyarakat serta dukungan bagi dunia usaha.
“Yang terpenting saat ini bukan menghemat anggaran pemerintah, tetapi menyalurkan dana secara cepat dan efektif ke sektor yang paling membutuhkan,” ujar Lee dalam rapat kabinet.
Konflik bersenjata yang melibatkan AS dan Israel dengan Iran telah mengganggu pasar energi global, termasuk distribusi minyak melalui Selat Hormuz.
Korea Selatan diketahui mengimpor sekitar 70 persen kebutuhan minyak mentahnya melalui jalur tersebut. Meski memiliki cadangan sekitar 190 juta barel, terdiri dari 100 juta barel milik pemerintah dan 90 juta barel milik swasta, angka tersebut dinilai belum cukup aman.
Berdasarkan standar International Energy Agency, cadangan itu seharusnya mampu bertahan hingga 208 hari. Namun, perhitungan tersebut tidak mencakup kebutuhan industri seperti ekspor petrokimia.
Dengan konsumsi harian mencapai 2,9 juta barel, para analis memperkirakan cadangan energi Korea Selatan berpotensi habis dalam waktu kurang dari dua bulan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga telah mengamankan komitmen pasokan tambahan sebesar 24 juta barel minyak dari Uni Emirat Arab, meski jadwal pengiriman masih belum pasti. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem Coretax akan terus diperbaiki agar lebih… Read More
Poin Penting OJK menyatakan belum menerima secara resmi paket calon direksi BEI hingga saat ini… Read More
Poin Penting DJP mencatat 9.072.935 SPT Tahunan PPh 2025 telah dilaporkan hingga 25 Maret 2026… Read More
Poin Penting 1.528 SPPG dihentikan sementara sejak Januari 2025 hingga 25 Maret 2026, namun trennya… Read More
Poin Penting OJK memberi sinyal 2-3 bank KBMI III berpotensi naik kelas menjadi KBMI IV… Read More
Poin Penting APBN 2026 masih kuat menahan dampak kenaikan harga minyak akibat konflik global, sehingga… Read More