Jakarta – Ditengah tahun politik 2018, permintaan kredit perbankan diprediksi masih berjalan lambat. Perlambatan tersebut dinilai sebagai dampak konsolidasi perbankan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah di Jakarta, Kamis, 8 Februari 2017. Dirinya beranggapan, bahwa tingginya risiko penyaluran kredit masih membayangi perbankan.
“Perbankan masih tahap konsolidasi untuk membersihkan neraca mereka karena beberapa resiko sektor Non Performing Loan (NPL) masih tinggi,” ujarnya.
Halim menilai, kondisi seperti ini akan terus berlanjut hingga akhir semester pertama tahun ini dan akan mulai meningkat di semester dua seiring dengan berlangsungnya pemilihan umum dan bulan ramadhan.
Baca juga: LPS Klaim Risiko Kredit Perbankan Mulai Menurun
Tak hanya itu, dirinya juga menilai, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mencapai 5,4 persen pada tahun ini tidak akan terlalu mendongkrak angka penyaluran kredit perbankan.
“Apabila pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen atau 5,5 persen tetap saja agak sulit. Saya rasa permintaan kredit mereka belum akan kuat di semester I tahun ini dan selanjutnya bagaimana perbankan harus siap bilamana ada permintaan kredit yang mendadak,” tukas Halim.
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) telah mencatatkan angka penyaluran kredit sepanjang tahun 2017 hanya tumbuh 8,1 persen secara year on year angka tersebut sejalan dengan target pertumbuhan kredit yang telah dipatok bank sentral untuk tahun 2017, yakni berkisar antara 8-10 persen. (*)
Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan terus memonitor perkembangan pasar global dan domestik pasca Presiden… Read More
Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi… Read More
Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mendorong Organisasi… Read More
Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea… Read More
Jakarta - Pemerintah Indonesia segera menyiapkan langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan… Read More
Jakarta – Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), usai Donald Trump… Read More