Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM sektor pertanian melalui pembiayaan KUR, sambung Darmin, akan didukung dengan perluasan lahan pertanian dan pemasaran melalui program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kerja sama perusahaan besar.
Pemerintah menargetkan plafon penyaluran KUR di tahun ini sebesar Rp110 triliun. Dalam APBN 2017, untuk Program KUR total sebesar Rp9,44 triliun, terdiri dari subsidi bunga KUR sebesar Rp9,02 triliun dan imbal jasa penjaminan sebesar Rp414,3 miliar.
“Saat ini pemerintah juga sedang berencana melaksanakan Kebijakan Ekonomi Pemerataan untuk mendorong ekonomi berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang berkeadilan serta mencegah terjadinya potensi konflik sosial,” tandas Darmin. (*)
Poin Penting Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7 persen dari 4,8… Read More
Grab resmi memperkenalkan 13 fitur berbasis kecerdasan buatan dalam ajang tahunan GrabX 2026.Peluncuran GrabX 2026… Read More
Poin Penting Temuan PBB menyebutkan peluru yang menewaskan prajurit TNI pada 29 Maret ditembakkan dari… Read More
Poin Penting BI mencatat DPK valas Februari 2026 sebesar Rp1.367,2 triliun, relatif stabil dibanding Januari,… Read More
Poin Penting World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,7 persen pada 2026, turun… Read More
Poin Penting: Para pakar meminta RUU Perampasan Aset dibatasi untuk kejahatan serius dan fokus pada… Read More