Jakarta – Hambatan utama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas karena kurangnya pembiayaan. Meskipun tidak semua pelaku UMKM mau memanfaatkan kredit, namun dukungan pembiayaan bagi pengembangan UMKM harus diperluas.
Menurut Rusdonobanu, Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Perum Jamkrindo, pemanfaatan kredit dan pengelolaan keuangan yang baik sangat berguna bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan naik kelas.
“Kalau di dunia bisnis, utang itu kan menjadi faktor pengungkit atau leverage untuk meningkatkan aset. Di perusahaan-perusahaan yang tumbuh dengan cepat pun menjadikan utang atau investasi untuk meningkatkan skala usahanya. Jadi untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas, perlu memanfaatkan pendanaan atau kredit perbankan,” ujarnya kepada Infobanknews.com, Kamis, 11 Januari 2017.
Survei yang pernah dilakukan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan, 70% pelaku UMKM di Indonesia tidak tertarik mengambil kredit dari perbankan.
Pengelolaankeuangan dan bisnis yang masih tradisional menjadi salah satu penghambat kemajuan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus terbuka kepada pendanaan eksternal, baik itu kredit maupun penyertaan modal.
Sebab, dari sisi supply sudah tersedia dengan adanya kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun regulasi bank sentral yang mendorong bank umum untuk mengucurkan kreditnya ke UMKM sebesar 20% dari total kreditnya pada 2018.
Untukmendukung kebijakan pemerintah atau regulasi, bank-bank pun tidak perlu khawatir terhadap risiko kredit di segmen UMKM, karena dengan mekanisme penjaminan, risiko kredit yang disalurkan bank kepada pelaku UMKM di-back-up oleh perusahaan penjaminan.
“Dengan memanfaatkan kredit, pelaku UMKM bisa memiliki pendanaan yang memadai, sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi, begitu juga dari sisi penjualan. Kalau perusahaan memiliki likuiditas yang bagus, kan bisa menjual dengan cara kredit. Kalau perusahaan bisa menjual produknya secara kredit, biasanya penjualannya lebih cepat dari perusahaan yang hanya mengandalkan penjualan tunai,” pungkas Rusdonobanu. (Sandya)
Poin Penting Pemerintah telah menyetujui pengembangan ekosistem semikonduktor agar Indonesia mampu menyaingi Malaysia di industri… Read More
Poin Penting Defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen PDB, melampaui target awal… Read More
Poin Penting BSI meluncurkan Lapak BSI di pasar tradisional untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan… Read More
Poin Penting DJP menyatakan kooperatif dan mendukung penggeledahan KPK di kantor pusat pajak terkait penyidikan… Read More
Poin Penting Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota dewan pengurus (governing board) Gates Foundation… Read More
Poin Penting OJK mendata seluruh aset dan mengaudit keuangan DSI periode 2017–2025 terkait dugaan gagal… Read More