Jakarta – PT Bank Yudha Bhakti Tbk mencatat, hingga kuartal III 2017 perseroan telah menyalurkan kredit sebesar Rp3,7 triliun atau mengalami pertumbuhan mencapai 25,14 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama yakni sebesar Rp3 triliun.
Direktur Utama Bank Yudha Bhakti, Arifin Indra mengatakan, kinerja positif pertumbuhan kredit tersebut telah menopang laba sebelum pajak yang tercatat sebesar Rp81,1 miliar atau meningkat 14,5 persen dibandingkan dengan kuartal III tahun lalu yang sebesar Rp70,8 miliar.
Sementara itu, total aset juga ikut meningkat 24,24 persen menjadi Rp4,7 triliun di kuartal III 2017, dibandingkan dengan kuartal III 2016 yakni sebesar Rp3,8 triliun. “Kinerja pertumbuhan tersebut secara keseluruhan berada di atas rata-rata pertumbuhan industri,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 30 November 2017.
Lebih lanjut dia menambahkan, untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir September 2017 tercatat sebesar Rp3,9 triliun atau meningkat 25,63 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama yakni mencapai sebesar Rp3,1 triliun.
“Ekuitas/modal juga naik sebesar 17,57 persen dari Rp611,1 miliar menjadi Rp718,4 miliar,” ucapnya.
Sedangkan untuk rasio keuangan, tambah dia, Bank Yudha Bhakti juga mencatatkan kinerja yang positif, yakni Return on Asset (ROA) terjaga di 2,37 persen, Return on Equity (ROE) 13,83 persen, Loan to Funding Ratio (LFR) 95,70 persen, (Rasio Kecukupan Modal (CAR) 20,82 persen, NPL Net 4,32 persen, NIM 6,81 persen dan BOPO 82,81 persen.
“Kami optimis pertumbuhan di 2017 optimis terlampau mengingat masih besarnya potensi volume permintaan pasar yang belum sepenuhnya ditindak lanjuti sampai dengan akhir tahun ini, terutama yang berasal dari permintaan kredit sektor rumah tangga dan perdagangan,” tutupnya. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More