Jakarta – Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) mendorong pemerintah untuk memberi kepastian kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengembalian dana pensiunan Bapertarum ke BP Tapera.
Pernyataan ini disampaikan oleh Zudan Arif Fakrulloh selaku Ketua Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia. Ia mendorong agar pemerintah memberi sosialisasi lebih lanjut terkait proses dana Bapertarum yang belum cair.
“Kami (KORPRI) mendorong pemerintah agar berani mengambil affirmatif policy terkait dana pensiun karena sudah ditunggu-tunggu ASN. Kebijakan publikharusnya menguntungkan semua pihak,” ujar Zudan dalam InfobankTalkNews Media Discussion yang bertajuk “Persiapan BP Tapera Dalam Pengembalian Dana Taperum” di Jakarta, Kamis, 18 September 2020.
Lebih lanjut, Zudan mengkritik kebijakan pemerintah soal penilaian Tim Likuidasi yang dinilai kurang transparan. Ia menyarankan transformasi penilaian serta pemindahan dana Bapertarum ke BP Tapera dapat adil dan menguntungkan semua pihak termasuk PNS.
“Beberapa kebijakan belum transparan. Sekali lagi, transformasi harus menguntungkan semua pihak dan ASN pensiunan yang sudah menjadi anggota lama tidak dirugikan,” pungkas Zudan. (*) Evan Yulian Philaret.
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting AXA Mandiri mencatat pendapatan premi Rp10 triliun pada 2025, dengan produk unitlink menyumbang… Read More
Poin Penting Suku Bunga BI Tetap: BI menahan suku bunga acuan (BI Rate) pada level… Read More
Poin Penting Ancaman siber terus meningkat dan menyasar seluruh jenis bank, termasuk bank digital. Amar… Read More
Poin Penting Dedi Mulyadi ajukan pinjaman daerah Rp2 triliun akibat kapasitas fiskal Jabar turun hampir… Read More
Poin Penting Bank Panin mencatatkan laba bersih Rp2,87 triliun, naik tipis 0,13 persen yoy, ditopang… Read More
Poin Penting BNI siapkan uang tunai Rp23,97 triliun untuk kebutuhan transaksi Ramadan dan Lebaran 2026… Read More