Korban Asuransi Unit Link Ingin Mengadu ke Jokowi

Unit Link

Jakarta — Komunitas Korban Asuransi Unit Link Prudential, AIA dan AXA Mandiri berharap bisa menyampaikan persoalannya kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini ditegaskan oleh koordinator Komunitas Korban Asuransi Unitlink, Maria Trihartati.

“Saya akan tetap bertahan di Jakarta sampai bisa bertemu presiden, Bapak Jokowi,” kata Maria dalam keterangannya di Jakarta, 22 Januari 2022.

Maria yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan pedagang makanan asal Lampung ini mengaku dukungan Jokowi sangat diperlukan. Berdasarkan pengaduan dari ratusan korban dari seluruh Indonesia, Maria mengaku, sebagian besarnya adalah mereka yang secara ekonomi tidak layak diprospek untuk mengikuti asuransi unit link.

Produk asuransi ini, kata dia, terlalu banyak komponen biaya yang dibebankan kepada para pemiliknya. “Itulah sebabnya di negara maju seperti di Eropa, produk unitlink ini sudah ditutup. Dengan alasan inilah kami ingin Presiden Jokowi mendengarnya secara langsung dari kami para korban, bukan dari OJK apalagi perusahaan asuransi,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Maria, pihaknya sudah berjuang untuk meminta pengembalian dana premi secara utuh atau full refund. Sayangnya, dari ketiga perusahaan asuransi yang menjual produl unit link ini masih enggan.

Ia juga sangat menyayangkan sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilainya belum maksimal membela kepentingan masyarakat yang menjadi korban unit link. “Masalah ini ingin kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden Jokowi. Kami berharap perhatian dan keberpihakan Jokowi selama ini kepada rakyat kecil bisa diwujudkan juga dengan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu,” kata ibu tiga anak ini.

Sepekan kemarin, Komunitas Korban Asuransi Unit Link telah mendatangi kantor OJK Pusat. Selain itu, komunitas yang beranggotakan ratusan korban ini menyampaikan pula aduan kepada Ombudsman RI serta secara langsung diminta oleh Komisi XI DPR RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPR RI.

“Kami juga masih sangat berharap kepada DPR untuk dapat memfasilitasi kembali RDPU. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia terjebak oleh asuransi unit link. Untuk itulah DPR dan Presiden menjadi harapan terbesar kami untuk melindungi masyarakat dari kejahatan produk ini,” tutup Maria. (*)