Ilustrasi: Layanan paylater/istimewa.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya pertumbuhan pada perusahaan pembiayaan buy now pay later (PP BNPL) sebesar 33,25% secara tahunan atau bertambah sebanyak 18,18 juta kontrak baru.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan, bahwa berdasarkan pertumbuhan tersebut jumlah kontrak PP BNPL menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023 dari 54,70 juta kontrak pada periode sebelumnya.
“Berdasarkan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, jumlah kontrak PP BNPL mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% yoy dari 54,70 juta kontrak per Mei 2022 menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023,” ucap Ogi dalam RDKB OJK dikutip, 5 Juli 2023.
Baca juga: OJK Benarkan Utang Pinjol Warga DKI Rp10,5 T, Tertinggi di Daerah Ini
Ogi menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong pengguna PP BNPL semakin meningkat adalah adanya proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan cepat, serta semakin maraknya promo menarik dalam produk BNPL.
“PP BNPL menawarkan berbagai jenis promo kepada para calon debiturnya antara lain program diskon, cashback, program cicilan 0% dan sebagiannya,” imbuhnya.
Adapun, peningkatan tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Kredivo sebagai salah satu platform BNPL di Indonesia, di mana pengguna layanan BNPL tercatat menjadi 45,9% di 2023 dari 28,2% di 2022.
Dalam riset tersebut juga menyatakan bahwa seiring dengan semakin konsistennya edukasi terkait produk BNPL di masyarakat, mendorong penggunaan paylater yang mulai beralih untuk membelanjakan kebutuhan bulanan dengan cicilan tenor pendek sebanyak 56,8% dibandingkan untuk kebutuhan mendadak sebesar 52,1%. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More