Moneter dan Fiskal

Konsumsi Pemerintah Minus 0,33 Persen di Q2 2025, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi pemerintah pada kuartal II 2025 terkontraksi sebesar 0,33 persen, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93 persen. Adapun ekonomi RI tumbuh 5,12 persen secara yoy pada kuartal II 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kontraksi tersebut disebabkan oleh tingginya baseline konsumsi pemerintah pada periode yang sama tahun lalu, yaitu saat pelaksanaan Pemilu 2024.

“Hal ini karena tahun lalu Januari hingga Juni pengeluaran pemerintah pada masa Pemilu itu tumbuh hingga di atas 12 persen. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025, Selasa, 5 Agustus 2025.

Baca juga: Daya Beli Lesu tetapi Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Ekonom Mengaku Bingung

Meski begitu, bendahara negara ini mengharapkan di kuartal II 2025 sudah mulai positif. Dia memproyeksikan konsumsi pemerintah berada di 0,2 persen.

“Jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33 persen ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian, lembaga, serta pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya,” ujarnya.

Baca juga: Konsumsi Rumah Tangga Masih Tumbuh Tinggi, BPS: Ada Perpindahan Belanja ke Online

Sri Mulyani menyebut, kontraksi sebesar 0,33 persen di kuartal II 2025 ini lebih baik dibandingkan kondisi konsumsi pemerintah di kuartal I 2025 atau pada saat penyesuaian kabinet baru yang mengalami kontraksi hingga 1,37 persen.

“Tentu nanti ini kita akan lihat di semester ke II, konsumsi pemerintah dalam hal belanja pemerintah terutama untuk menjaga konsumsi masyarakat ini kalau kita lihat tahun lalu 12,2 persen di 2024 Januari-Juni, jadi baseline-nya memang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini hanya tumbuh 0,6 persen oleh BPS masuk dalam bentuk kontraksi 0,33 persen,” bebernya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

Perjanjian RI-AS Dinilai Merugikan, Celios Layangkan 21 Poin Keberatan ke Prabowo

Poin Penting CELIOS kirim surat keberatan ke Presiden Prabowo Subianto soal perjanjian dengan Donald Trump,… Read More

4 hours ago

BSI Bidik 1 Juta Nasabah dari Produk Tabungan Umrah

Poin Penting BSI menargetkan 500 ribu hingga lebih dari 1 juta nasabah awal untuk BSI… Read More

6 hours ago

Teknologi Bata Interlock Percepat Hunian Korban Banjir Padang

Poin Penting PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menyalurkan 36.000 bata interlock presisi untuk pembangunan… Read More

6 hours ago

OJK Serahkan 3 Tersangka Dugaan Tindak Pidana di BPR Panca Dana ke Kejaksaan

Poin Penting OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPR Panca Dana dan melimpahkan… Read More

8 hours ago

BSI Tabungan Umrah Jadi Solusi Alternatif Menunggu Haji

Poin Penting PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI Tabungan Umrah untuk memperkuat ekosistem… Read More

9 hours ago

Bos OJK: Banyak Pejabat Internal Ikut Seleksi Dewan Komisioner

Poin Penting Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut banyak pejabat internal ikut seleksi… Read More

10 hours ago