Moneter dan Fiskal

Konsumsi Pemerintah Minus 0,33 Persen di Q2 2025, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi pemerintah pada kuartal II 2025 terkontraksi sebesar 0,33 persen, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93 persen. Adapun ekonomi RI tumbuh 5,12 persen secara yoy pada kuartal II 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kontraksi tersebut disebabkan oleh tingginya baseline konsumsi pemerintah pada periode yang sama tahun lalu, yaitu saat pelaksanaan Pemilu 2024.

“Hal ini karena tahun lalu Januari hingga Juni pengeluaran pemerintah pada masa Pemilu itu tumbuh hingga di atas 12 persen. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025, Selasa, 5 Agustus 2025.

Baca juga: Daya Beli Lesu tetapi Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Ekonom Mengaku Bingung

Meski begitu, bendahara negara ini mengharapkan di kuartal II 2025 sudah mulai positif. Dia memproyeksikan konsumsi pemerintah berada di 0,2 persen.

“Jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33 persen ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian, lembaga, serta pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya,” ujarnya.

Baca juga: Konsumsi Rumah Tangga Masih Tumbuh Tinggi, BPS: Ada Perpindahan Belanja ke Online

Sri Mulyani menyebut, kontraksi sebesar 0,33 persen di kuartal II 2025 ini lebih baik dibandingkan kondisi konsumsi pemerintah di kuartal I 2025 atau pada saat penyesuaian kabinet baru yang mengalami kontraksi hingga 1,37 persen.

“Tentu nanti ini kita akan lihat di semester ke II, konsumsi pemerintah dalam hal belanja pemerintah terutama untuk menjaga konsumsi masyarakat ini kalau kita lihat tahun lalu 12,2 persen di 2024 Januari-Juni, jadi baseline-nya memang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini hanya tumbuh 0,6 persen oleh BPS masuk dalam bentuk kontraksi 0,33 persen,” bebernya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

3 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

4 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

4 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

4 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

5 hours ago