Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan ekonomi Indonesia masih sulit untuk tumbuh positif di kuartal-I 2021. Faisal menilai, tersebut terjadi lantaran angka konsumsi masyarakat yang belum pulih dari pandemi covid-19.
“Kalau kita melihat dalam 4 bulan terakhir kita prediksikan pada Kuartal-I 2021 nanti pertumbuhan ekonomi akan berada dikisaran negatif yah masih kontraksi tapi sudah jauh lebih tipis yaitu minus 1% sampai dengan minus 0,5%” kata Faisal dalam diskusi virtual CORE di Jakarta, Selasa 27 April 2021.
Meski demikian pihaknya masih optimis ekonomi RI akan keluar dari zona kontraksi pada kuartal-II 2021 yang berada pada level 4% hingga 5%. Sementara untuk full year 2021, CORE memproyeksikan ekonomi bakal tumbuh 3%-4%.
Faisal menyatakan, proyeksi tersebut masih jauh dari target Pemerintah yang optimis bakal menggenjot ekonomi tumbuh diatas 5%. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran konsumsi masih negatif. Dimana berdasarkan data Indeks Penjualan Rill Bank Indonesia (BI) pada bulan Maret masih -17,2%.
“Jadi memang ini pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah target pemerintah di atas 5% karena apa ya tadi yang dikatakan pertumbuhannya ini tidak diikuti oleh penyerapan pemulihan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 55% PDB,” pungkas Faisal. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More