Konflik Iran-AS-Israel Dorong Harga Minyak, Defisit APBN Berpotensi Melebar

Poin Penting

• Konflik Iran–AS–Israel memicu lonjakan harga minyak dunia hingga di atas USD100 per barel.
• Kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar defisit APBN hingga mendekati batas 3 persen dari PDB.
• Pengamat menyarankan efisiensi belanja dan reformasi subsidi energi untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia.

Jakarta – Memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali menguji ketahanan fiskal Indonesia. Eskalasi yang terjadi sejak akhir Februari 2026 memicu lonjakan harga minyak dunia dan meningkatkan risiko terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Harga minyak mentah acuan West Texas Intermediate (WTI) bahkan sempat melampaui 100 dolar AS per barel pada awal Maret 2026. Lonjakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap peningkatan beban subsidi energi dalam APBN.

Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, mengatakan pemerintah perlu mewaspadai dampak konflik tersebut, meskipun ketahanan fiskal Indonesia masih relatif kuat.

“Melihat eskalasi yang terjadi, kita memang harus waspada, tetapi tidak perlu panik berlebihan karena APBN kita memiliki daya tahan yang cukup solid,” kata Christiantoko di Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.

Menurutnya, kenaikan harga minyak memiliki dampak ganda terhadap anggaran negara. Setiap kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 1 dolar AS per barel diperkirakan menambah belanja negara, terutama subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp10,3 triliun.

Namun pada saat yang sama, kenaikan tersebut juga meningkatkan penerimaan negara sekitar Rp3,5 triliun dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca juga: Konflik Timur Tengah Picu Kekhawatiran Energi, Pengamat Minta Publik Tak Panic Buying BBM

“Artinya, setiap kenaikan ICP 1 dolar AS per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun,” ujarnya.

Defisit Berpotensi Mendekati Batas

Christiantoko menilai, pemerintah telah memiliki pengalaman menghadapi gejolak serupa saat Perang Rusia-Ukraina pada 2022 yang turut mendorong harga energi global.

Jika menggunakan pola kenaikan harga minyak pada periode Februari–Agustus 2022 sebagai acuan, harga minyak dunia bisa naik sekitar 21,66 persen dari asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang sebesar 70 dolar AS per barel.

“Menggunakan benchmark tersebut, maka jika perang Iran-AS berlangsung selama enam bulan ke depan dan kenaikan rata-rata harga minyak dunia dianggap sama pada 21,66% dari perkiraan APBN 2026 yang sebesar US$70 per barel, maka harga minyak akan naik hingga US$85,2 per barel,” ungkapnya.

Berdasarkan simulasi tersebut, defisit APBN 2026 yang sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp689,2 triliun atau 2,68 persen, bakal meningkat menjadi Rp740,7 triliun atau 2,88 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Terbaru Pekan Kedua Maret 2026

“Defisit Rp740,7 triliun tersebut sebenarnya masih di bawah batas maksimal defisit 3 persen seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Namun harap diingat bahwa hitungan tersebut dilakukan dalam kondisi ceteris paribus alias tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain,” pungkasnya. 

Christiantoko mengingatkan, hal yang perlu diwaspadai adalah jika harga minyak naik rata-rata 35 persen, setidaknya dalam kurun waktu enam bulan. Kenaikan setinggi itu berpotensi membuat defisit APBN naik menjadi 3%, menyentuh limit tertinggi yang telah ditetapkan.

Reformasi Subsidi dan Efisiensi Belanja

Untuk menjaga ketahanan fiskal, Christiantoko menyarankan pemerintah melakukan efisiensi belanja operasional kementerian dan lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Salah satu ruang penghematan dinilai terdapat pada pos belanja barang dan jasa yang meningkat hingga Rp141,8 triliun pada 2026.

Selain itu, reformasi subsidi energi juga dinilai mendesak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2025, distribusi subsidi energi masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Ia memperkirakan potensi subsidi LPG yang tidak tepat sasaran mencapai Rp44,8 triliun, ditambah subsidi BBM sekitar Rp88,7 triliun.

“Jika total Rp133,5 triliun ini bisa dialihkan secara tepat, APBN kita akan jauh lebih kokoh,” kata Christiantoko.

Langkah optimis lainnya adalah pemanfaatan hasil investasi negara melalui BUMN dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara. 

Dengan mengadopsi skema seperti Net Investment Returns Contribution (NIRC) di Singapura, Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan yang stabil untuk meredam dampak fluktuasi harga energi global di masa mendatang. (*)

Editor: Yulian Saputra