Ilustrasi: Kantor AJB Bumiputera/istimewa
Jakarta – Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah membukukan laporan keuangan untuk tahun buku 2023, di mana total aset kembali mengalami penurunan sebesar 3,91 persen menjadi Rp10,41 triliun dari Rp10,84 triliun periode tahun sebelumnya.
Berdasarkan laporan keuangan AJB Bumiputera 1912 pada Desember 2023, secara rinci total liabilitas tercatat sebesar Rp14,38 triliun, di mana utang klaim mendominasi sebesar Rp7,88 triliun, dengan jumlah ekuitas negatif Rp3,97 triliun.
Baca juga: Baru Bayar Klaim Rp153,1 M, OJK Bilang RPK AJB Bumiputera Masih Belum Optimal
Selain penurunan total aset, rasio pencapaian solvabilitas atau risk based capital (RBC) AJB Bumiputera 1912 juga terus mengalami pemburukan menjadi minus 774,41 persen hingga Desember 2023 dari tahun sebelumnya yang tercatat minus 631,78 persen.
Tidak hanya itu, pendapatan premi neto AJB Bumiputera 1912 pun ikut mengalami penurunan hingga Desember 2023 menjadi Rp688,05 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,17 triliun.
Lebih lanjut, total beban AJB Bumiputera 1912 mengalami peningkatan sebesar 5,85 persen menjadi Rp1,64 triliun hingga Desember 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,55 triliun.
Baca juga: OJK Beberkan Update Pembayaran Polis Nasabah AJB Bumiputera
Peningkatan jumlah beban tersebut ditopang oleh beban klaim dan manfaat yang mengalami lonjakan hingga 56,99 persen menjadi Rp1,03 triliun, di mana beban asuransi juga mengalami kenaikan 42,80 persen hingga periode Desember 2023.
Adapun, berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023 tersebut, memicu AJB Bumiputera 1912 mengalami kerugian komprehensif Rp978,87 miliar dari tahun sebelumnya yang mampu mencatat untung Rp971,81 miliar. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More