Kompartemen BPRS Asbisindo MoU Data Kependudukan dengan Ditjen Dukcapil

Kompartemen BPRS Asbisindo MoU Data Kependudukan dengan Ditjen Dukcapil

Kompartemen
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Bogor – Kompartemen Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kerja sama ini terkait dengan pemanfaatan data kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun data KTP elektronik.

Cahyo Kartiko Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah ASBISINDO dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan penandatangan kerja sama ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan dan kolaborasi kepada pemerintah pusat dalam hal mencegah penyalahgunaan data di sektor keuangan khususnya di bank pembiayaan rakyat (BPR) Syariah.

“Kami berharap kerja sama ini bisa membantu BPR Syariah dalam proses Electronic Know Your Customer (e-KYC) melalui verifikasi data kependudukan dan KTP elektronik. Dengan tersedianya infrastruktur infomasi data kependudukan yang dapat diakses secara langsung akan membuat proses verifikasi data nasabah baru akan semakin mudah, akurat dan efektif,” kata Cahyo dalam keterangannya, 23 Maret 2022.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menerangkan bahwa sampai saat ini sudah ada 2.108 lembaga yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil. Kerja sama ini terkait pemanfaatan data kependudukan, baik itu data Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun data KTP elektronik.

Zufan menilai perkembangan era digital saat ini telah membuat banyak perubahan dan transformasi khususnya di sektor penyedia jasa keuangan. Atas hal tersebut, kerja sama ini dirasa penting untuk memberikan akses data yang valid dan asli terkait kebutuhan industri BPR Syariah agar lebih maju dan besar ke depannya.

“Bila mencari data kependudukan yang valid maka Disdukcapil sumbernya. Kami akan berikan akses untuk perbankan khususnya dengan BPR Syariah dengan kerjasama ini agar terhindar dari resiko pengelolaan dan kerugian akibat data yang salah,“ ujar Zufan.

Merujuk Data OJK, Industri BPR Syariah di akhir tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan 14,16%% menjadi Rp17,05 Triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Demikian juga dengan portofolio Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan, masing-masing mampu bertumbuh 13,61% dan 19,01%. Pertumbuhan kinerja keuangan ini bahkan lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 10%. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra

Related Posts

No Content Available

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]