Komitmen Negara G20 Atasi Tantangan Ketahanan Pangan Dunia

Washington – Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian negara anggota G20 menggelar Pertemuan G20 Joint Finance and Agriculture Ministers (JFAMM) yang pertama di Washington D.C (11/10). Dalam perhelatan ini, para Menteri Keuangan dan Pertanian G20 berkumpul untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Deputi Keuangan dan Pertanian G20 pada minggu lalu terkait permasalahan ketahanan pangan dunia.

Pertemuan G20 Joint Finance and Agriculture Ministers ini juga sejalan dengan permasalahan ketahanan pangan yang telah menjadi perhatian forum G20, sebagaimana isu tersebut telah diangkat dalam High-Level Seminar Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity serta Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) ketiga pada Juli 2022 lalu.

“Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.

Selain itu, Bank Dunia juga telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System.

Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 telah menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan semua perangkat kebijakan (policy tools) dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk ketahanan pangan. Forum G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lainnya.

“Sebagai sebuah forum yang efektif dalam menjawab tantangan global dalam hal kerawanan pangan, Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan. Strategi ini diterapkan pada  beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing,” tambah Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Pertemuan JFAMM pertama ini menjadi dasar koordinasi erat yang diperlukan di masa depan untuk menentukan cara terbaik dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 mendukung peningkatan koordinasi untuk memastikan respon global yang selaras dalam menghadapi kerawanan pangan dan kerja sama dengan inisiatif multilateral lainnya.

Menteri Keuangan dan Pertanian G20 setuju untuk mendelegasikan tugas kepada organisasi internasional FAO dan Bank Dunia dalam pemetaan respons kebijakan global terhadap kerawanan pangan yang akan dikonsolidasikan di masa mendatang dengan masukan dari pakar teknis dan organisasi internasional terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan pada Spring Meeting 2023. Momentum terkait upaya G20 dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan akan terus dibangun menjelang KTT G20.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia, forum G20 akan terus menjaga solidaritas untuk mengatasi isu-isu penting dan meminimalisir efek spillover, dan disertai dengan semangat konsensus, kolaborasi, dan kerja sama. Inisiatif dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan global yang dihasilkan dari Presidensi G20 Indonesia akan terus dijalankan hingga Presidensi selanjutnya pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan India. (*)