Komisi XII Dorong Mitigasi Berlapis Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Poin Penting

• DPR mendorong mitigasi berlapis untuk menghadapi risiko krisis energi akibat konflik Timur Tengah.
• WFH sektoral diusulkan untuk menekan konsumsi BBM hingga 20 persen dan menjaga APBN.
• Diplomasi energi ke Iran dinilai penting untuk menjaga keamanan pasokan minyak Indonesia.

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah mengambil langkah mitigasi berlapis, baik domestik maupun internasional, di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.

Situasi tersebut dinilai berisiko memicu lonjakan harga minyak mentah dunia serta menekan stabilitas ekonomi nasional.

Meitri menilai pengendalian konsumsi energi dalam negeri menjadi langkah krusial untuk menahan potensi pembengkakan subsidi energi dalam APBN 2026.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) secara sektoral dan proporsional.

“Jika harga minyak dunia melonjak hingga menembus USD200 per barel akibat eskalasi konflik, maka setiap kenaikan USD1 per barel akan menambah beban fiskal yang sangat besar. Kita berhadapan dengan potensi pembengkakan subsidi BBM antara Rp884 triliun hingga Rp1.300 triliun. Ini ancaman serius bagi ketahanan APBN kita,” ujar Meitri dinukil laman DPR, Selasa, 31 Maret 2026.

Baca juga: Harga Minyak Tembus USD116, Alarm Krisis Energi Global Kian Nyaring

Ia menegaskan, kebijakan WFH bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan strategi efisiensi energi.

Menurutnya, penerapan WFH dapat difokuskan pada sektor yang adaptif terhadap kerja jarak jauh, seperti administrasi pemerintahan non-pelayanan publik, sektor jasa, perkantoran swasta, keuangan, hingga teknologi informasi.

Sementara itu, sektor esensial seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan energi tetap harus berjalan normal.

Dengan skema tersebut, Meitri memperkirakan mobilitas harian jutaan komuter dapat ditekan, sehingga konsumsi bahan bakar minyak, baik subsidi maupun nonsubsidi, berpotensi turun hingga 20 persen.

“Penghematan ini dapat menjadi bantalan fiskal yang efektif agar keuangan negara tidak terbebani secara berlebihan,” jelas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII tersebut.

Dorong Diplomasi Energi ke Iran

Selain strategi domestik, Meitri juga menyoroti pentingnya langkah diplomasi energi untuk menjaga stabilitas pasokan. Ia mengingatkan kerentanan jalur distribusi minyak global, khususnya di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu titik krusial dalam rantai pasok energi internasional.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperkuat komunikasi dan lobi strategis dengan Iran guna memastikan keamanan armada kapal energi Indonesia yang melintasi kawasan tersebut.

Baca juga: Krisis Energi Dinilai Jadi Momentum Benahi Subsidi BBM-LPG Agar Tepat Sasaran

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, kesamaan sikap geopolitik antara Indonesia dan Iran, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dapat menjadi modal diplomatik yang kuat untuk membangun kepercayaan dan menjamin kelancaran pasokan energi.

“Iran menghargai negara-negara yang konsisten dalam sikap politik internasional. Posisi Indonesia dalam mendukung Palestina bisa menjadi leverage untuk membangun mutual trust, sehingga kepentingan energi Indonesia tetap terlindungi,” ungkapnya.

Kombinasi Strategi Jadi Kunci

Meitri menegaskan, kombinasi efisiensi domestik dan diplomasi internasional menjadi kunci menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global.

“Kami mendukung pemerintah untuk memperkuat lobi strategis ke Iran sekaligus mengambil kebijakan penghematan seperti WFH sektoral guna merespons tekanan global yang berdampak langsung pada kondisi dalam negeri,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra