Komisi XI Tak Setuju Darmin Masuk ke Kabinet Kerja

Jangan sampai saat Darmin menjabat sebagai Menko Perekonomian malah memainkan kekuasaannya melakukan Intervensi terhadap kasus-kasus pajak. Rezkiana Nisaputra

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat memilih figur yang bersih dan punya kredibilitas tinggi untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja yang rencananya akan di reshuffle.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2015. Menurutnya, sosok Darmin Nasution yang di gadang-gadang akan mengisi posisi Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil dianggap belum layak.

Saat menjabat Dirjen Pajak, Darmin Nasution merupakan orang yang menandatangani Surat Keputusan Keberatan PT. Surya Alam Tunggal (PT.SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan. Dalam kasus PT. SAT tersebut, semua sudah di hukum dan punya kekuatan hukum tetap mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya.

“Meski Darmin Nasution termasuk yang tidak terkena dalam kasus tersebut. Tapi dalam kasus tersebut kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatannya malah lolos dari kasus tersebut,” ujar Misbakhun.

Dia menilai, saat menjadi Dirjen Pajak, ada beberapa permasalahan Darmin Nasution yang lain seperti dugaan pelanggaran prosedur dikabulkannya kasus Keberatan PT. Halliburton Indonesia yang keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya. Tetapi oleh Darmin Nasution malah di kabulkan.

“Ada apa dibalik dikabulkannya keberatan perusahaan penanaman modal asing dari Amerika tersebut?,” tanya dia.

Politisi Golkar ini mengingatkan, hal-hal seperti ini seharusnya oleh Presiden Jokowi dijadikan perhatian, karena permasalahan pajak ini termasuk lingkup Menko Perekonomian. Selain itu, jangan sampai saat Darmin menjabat sebagai Menko malah memainkan kekuasaannya melakukan Intervensi terhadap kasus-kasus pajak.

“Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja karena permasalahannya di masa lalu,” tutup Misbakhun. (*)

@rezki_saputra