Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir menilai nama Destry Damayanti layak untuk menempati posisi sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan Mirza Adityaswara.
Hafisz menyebut, bekal kemampuan dan pengetahuan dalam bidang perekonomian Destry cukup memumpuni dalam menjalani tugas tersebut. Walau begitu pihaknya masih terus menelusuri jejak karir dan kemampuan Destry salah satunya dengan mengundang rapat Badan Intelejen Negara (BIN).
“Kalau dilihat secara kemampuan ekonomi dia cukup layak dan kami undang BIN tadi kami lihat dari sisi apakah dia patuh terhadap Pancasila,” kata Hafizh di Kompleks DPR RI Jakarta, Senin 8 Juli 2019.
Dirinya menngungkapkan, lembaga seperti BI selayaknya dapat berdiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu DPR berupaya untuk menghadirkan calon pemimpin yang tepat. Dirinya berharap, Destry Damayanti dapat menjalankan tugas rumah independensi BI tersebut dengan baik.
“Kita menginginkan Ibu ini betul-betul membawa BI menjadi bank sentral independen dan kita juga tidak terorientasi kepentingan negara lain,” kata Hafizh.
Nama Destry Damayanti merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior (DGS) BI yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Dirinya akan menggantikan DGS BI saat ini, yakni Mirza Adityaswara, yang masa jabatannya selesai pada Juli 2019.
Sebelum menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry pernah mendudukI jabatan penting seperti Kepala Ekonom Bank Mandiri, Direktur Eksekutif Mandiri Institute, hingga Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More