Moneter dan Fiskal

Komisi XI DPR Setujui Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025, Berikut Rinciannya

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

“Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 – 5,5 persen di tahun 2025,” kata Ketua Komisi XI Kahar Muzakir dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, 6 Juni 2024.

Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang disetujui oleh pemerintah, yaitu inflasi berkisar di angka 1,5 – 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300 – Rp15.900, serta tingkat suku bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,9 – 7,2 persen.

Baca juga: Komisi XI DPR Setujui Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen di 2025

Sementara itu, untuk target pembangunan yang disetujui oleh pemerintah adalah tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 – 5,0 persen, tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, gini rasio (indeks) berkisar 0,379 – 0,382, serta indeks modal manusia 0,56 persen.

Lebih lanjut, pemerintah juga menetapkan nilai tukar petani (NTP) ditargetkan sekitar 115 –120. Sedangkan nilai tukar nelayan (NTN) berkisar 104 -105.

Baca juga: Menteri PPN Beberkan Opsi Pangkas Defisit APBN Era Prabowo-Gibran

Asumsi tersebut, telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan

Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan menjadi landasan dalam penyusunan APBN 2025 yang merupakan masa transisi, di mana APBN akan dilaksanakan oleh pemerintah Prabowo Subiantor dan Gibran Rakabuming Raka. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

KPEI Catat Transaksi CCP PUVA Capai USD168 Juta per Akhir Oktober 2024

Jakarta - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta… Read More

5 hours ago

Analis Rekomendasikan Buy Saham BBNI, Ini Alasannya!

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi wondr by BNI… Read More

6 hours ago

OJK: Peringkat Corporate Governance RI Masih di Bawah Vietnam

Jakarta - Meski masuk jajaran negara G-20 atau negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia rupanya masih… Read More

6 hours ago

Gapensi Tolak Keras PPN 12 Persen: Bisa Perlambat Proyek Pemerintah

Jakarta – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi… Read More

6 hours ago

IHSG Ditutup Meningkat 1,65 Persen, 299 Saham Hijau

Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Senin, 25 November 2024, ditutup… Read More

6 hours ago

Dari Generasi ke Generasi, Komitmen Universal BPR untuk Tumbuh Berkelanjutan

Jakarta - Universal BPR adalah contoh nyata bagaimana bisnis keluarga dapat berkembang dan beradaptasi dengan… Read More

6 hours ago