Solo – Perusahaan penyedia layanan teknologi Lintasarta, terus mendorong badan usaha milik daerah (BUMD), yakni bank pembangunan daerah (BPD) maupun bank pembangunan rakyat (BPR) untuk sinergi dan kolaborasi dalam menyediakan infrastruktur teknologi.
Arya Damar, Direktur Utama Lintasarta mengatakan, jika kolaborasi antar BUMD dilakukan, maka pertama penggunaan infrastruktur teknologi jauh lebih murah. Kedua, investasi jauh lebih murah. Ketiga, riset dan pengembangan bisa digunakan bersama-sama sehingga akan jauh lebih mudah dan murah. Keempat, sumber daya manusia akan jauh lebih efisien. Kelima, operasional akan jauh lebih baik, serta keenam, maintenance pun jauh lebih baik.
“Zaman digital saat ini kuncinya kolaborasi. Tanpa kolaborasi akan sangat mahal dan tidak efisien,” ujarnya, dalam Forum Holdingisasi BPD “Peran Pemilik dan Pengurus dalam Memajukan dan Membuat BUMD Semakin Adaptif Pada Era Digital” yang diselenggarakan Infobank, di Alila Solo, Kamis, 19 Mei 2022.
Arya menambahkan, beberapa manfaat sinergi kolaborasi antara lain, daya saing akan lebih banyak, karena BPD bisa melayani semua service yang ada dengan bersama-sama. Kemudian, time to market jadi lebih cepat, market share jadi lebih banyak, lini produk maupun adopsi teknologi juga akan jauh lebih cepat.
“Kolaborasi ini harus terjadi, sehingga nantinya akan menurunkan waktu dan biaya, riset dan development, biaya investasi, kompleksitas operasional, biaya SDM, serta BOPO/CIR Ratio,” tutupnya. (*) Ayu Utami
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More