Nasional

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses Koperasi Merah Putih

Poin Penting

  • Pembangunan desa ditetapkan sebagai agenda strategis dalam RPJM 2025-2029 melalui peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
  • KDKMP mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, distribusi efisien, serta pembiayaan dan pendampingan lintas sektor
  • Keberhasilan program bergantung pada kolaborasi pemerintah, BUMN, lembaga keuangan, dan masyarakat desa agar desa menjadi subjek utama pembangunan.

Jakarta – Pemerintah menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.

Salah satu wujud konkret dari agenda ini adalah peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebuah gerakan ekonomi berbasis masyarakat desa yang diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Managing Director/Chief Economist Danantara, Reza Yamora Siregar, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi bangsa harus dimulai dari akar rumput.

“Jika desa kuat, ekonomi jangan goyah. Jika desa makmur, bangsa ini akan segera kokoh,” ujarnya dalam ajang Indonesia Economic Summit 2025 yang digelar Infobank Media Group berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi RI di Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Baca juga: BRI Dorong Penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai Akselerator Ekonomi Rakyat

Menurut Reza, sekitar 60 persen wilayah Indonesia masih berada dalam kategori desa. Mayoritas penduduknya masih menggantungkan hidup dari aktivitas di desa. Karena itu, penguatan ekonomi desa bukan hanya soal pemerataan, tetapi juga fondasi bagi ketahanan nasional.

KDKMP disebut Reza sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan inklusif.

“KDKMP bukan hanya wadah simpan pinjam seperti koperasi pada umumnya. Ini adalah pergerakan politik masyarakat desa untuk membangun ekonomi secara kemanusiaan,” tegasnya.

Melalui KDKMP, desa-desa didorong untuk menggerakkan potensi lokal, memperkuat produksi dalam negeri, hingga menciptakan distribusi barang yang lebih efisien dan terjangkau.

Program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berperan dalam penyaluran pembiayaan, pendampingan, serta pelatihan bagi anggota koperasi.

Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Reza menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, kementerian, hingga BUMN.

“Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat desa menjadi kunci. Pembangunan desa bukan sekadar program top-down, tetapi gerakan bersama untuk memandirikan bangsa,” jelasnya.

Baca juga: Menkop Ferry Targetkan Koperasi Kembali ke Masa Keemasan

Lebih jauh, Reza menegaskan bahwa desa tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek utama.

“Desa adalah kekuatan bangsa Indonesia. Desa mampu memulai potensi, mengatasi tantangan, dan membagikan inovasi untuk kesejahteraan negara ini,” katanya.

Terakhir, Reza mengajak seluruh pihak mendukung gerakan ini.

“Mari kita dukung KDKMP, mari kita rawat, dan mari kita buktikan bahwa membangun desa berarti membangun Indonesia yang lebih maju, kuat, dan berkelanjutan,” tutupnya. (*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

6 mins ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

8 mins ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

21 mins ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

1 hour ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

4 hours ago

Dapat Restu Prabowo, Purbaya Mau Caplok dan Ubah PNM jadi Bank UMKM

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More

4 hours ago