Kisruh Koperasi Susu Boyolali, Ini yang Dilakukan Kemenkop

Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi angkat suara terkait kisruh yang membelit Koperasi Produksi Susu Segar di Boyolali dan Pasuruan, beberapa waktu lalu.

“Kemenkop akan berkoordinasi dengan koperasi susu dan IPS untuk menjamin penyerapan produksi,” kata Budi, dikutip Selasa, 12 November 2024.

Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan usaha dagang koperasi Boyolali, dalam hal ini para peternak sapi perah dan pengepul susu.

“Kemenkop akan mengadakan pertemuan dengan usaha dagang koperasi di Boyolali pada Kamis 15 November 2024,” jelasnya.

Diketahui, para peternak sapi dan pengepul susu mengeluhkan produksi susunya tak bisa terserap seluruhnya ke Industri Pengolahan Susu (IPS). Akibatnya, puluhan ton susu sapi terbuang setiap hari.

Baca juga : MenKop Budi Fokus Perbaiki Citra Koperasi di Indonesia

Sebagai bentuk kekecewaan, mereka pun menggelar aksi dengan membuang 50.000 liter atau 50 ton susu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Boyolali.

Langkah Strategis Kemenkop

Budi pun memaparkan sejumlah langkah strategis dalam menangani masalah tersebut. Pertama, akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk langkah evaluasi regulasi impor susu. 

“Pemerintah juga akan mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis dengan salah satunya mengandalkan pasokan susu dalam negeri,” ujarnya.

Kemudian, Kemenkop juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi sentra produksi susu segar untuk memonitor dan mengevaluasi pola pendampingan koperasi produksi dan perdagangan susu segar.

Lebih dari itu, Budi menekankan pihaknya sudah memerintahkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk menyediakan pembiayaan bagi koperasi susu yang membutuhkan perkuatan modal. 

Tujuannya, untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi dan mendorong koperasi susu mulai memasuki rantai hilirisasi produk.

Baca juga : Siap-siap! Menkop Budi Arie bakal Bikin Anggota Koperasi Melonjak Drastis

“Saya meminta LPDB untuk mengambil langkah jangka pendek guna menyelesaikan masalah yang dialami Koperasi Produksi Susu Segar di Boyolali dan Pasuruan dan meminta LPDB mendorong kesiapan Koperasi Produksi Susu Segar sebagai rantai pasok program Makan Bergizi Gratis,” bebernya.

Tak hanya itu, pihaknya juga bakal membenahi koperasi susu melalui dari sisi peningkatan standar mutu produksi sesuai dengan kebutuhan pabrik melalui kemitraan antara pabrik dengan koperasi peternak, baik dalam teknologi pengolahan, hingga teknologi penyimpanan. 

“Sehingga, produksi yang berlebih dapat ditangani sesuai dengan proses standar mutu yang tinggi,” kata Budi.

Ke depan, Menkop menyorot koperasi perlu mengantisipasi atau membuat alternatif lain untuk mengolah susu ke produk turunan lain, seperti minuman pasteurisasi, yoghurt, dan keju.

Langkah lainnya, Menkop Budi Arie menyebut perlunya kerja sama antar lembaga terutama Badan Riset Nasional (BRIN) dalam memformulasikan bibit sapi unggul berkualitas, sehingga satu sapi perah dapat menghasilkan 32 liter per hari. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa sapi perah di Indonesia hanya dapat menghasilkan 8-12 liter per hari.

Bahkan, dirinya merekomendasikan gabungan koperasi untuk mendirikan industri pengolahan skimmed milk powder (SMP), whole milk powder (WMP), dan whey dengan harga yang bersaing dengan produk impor untuk keperluan IPS.

“Tak ketinggalan, kita harus menggelar kampanye nasional untuk peningkatan konsumsi produk dan turunan susu,” ucap Budi.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan, upaya membangun pabrik pengolahan susu dari koperasi harus terus digenjot. 

“LPDB KUMKM akan berperan dalam membantu pembiayaan dan pendirian pabrik pengolahan susu oleh koperasi,” kata Ferry.

Selain itu kata dia, pemerintah juga akan mengkaji kembali tarif bea masuk impor susu untuk melindungi kepentingan industri susu nasional. Bagi Wamenkop, boleh saja dikenakan tarif nol persen, namun harus ada insentif bagi koperasi dan peternak sapi perah lokal.

“Kami akan mengadakan pertemuan IPS dan Kementerian Pertanian, agar IPS dapat menyerap susu produksi peternak dan koperasi,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama