News Update

Kinerja Kurang Greget, SDM OJK Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Jakarta – Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Keuangan di Pemerintah terus di kritisi oleh berbagai pihak termasuk oleh akademisi serta ekonom Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI).

Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi menyebut, ditengah pandemi Covid-19, Pemerintah tak sepatutnya membahas isu yang tidak mendesak seperti reformasi keuangan. Faisal menilai, ketimbang mengubah fungsi pengawasan, Pemerintah harusnya fokus pada kinerja serta infrastruktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita punya peluang tumbuh tidak perlu diterbitkan dinamika yang tidak perlu. Justru lebih baik perbaiki kinerja dan penguatan infrastruktur OJK ketimbang mundur kebelakang dengan melebur pengawasan dan hadirkan dewan moneter,” kata Faisal melalui video conference di Jakarta, Rabu 15 September 2020.

Menurutnya, setiap lembaga tidak luput dari kekurangan termasuk OJK. Dirinya menyadari bahwa pengawasan non-bank masih jauh dari kata sempurna namun seluruh pihak harus mengapresiasi kinerja OJK yang mampu menjaga stabilitas sektor keuangan ditengah pandemi.

“Memang kita lihat ada kekurangan di OJK disana-sini tapi pengawasan (terpisah) masing-masing sektor lebih spesialisasi jadi lebih efisien,” tambahnya.

Sementara itu, Akademisi Fakultas Hukum UI Arman Nefi menyebut, untuk merombak suatu lembaga negara membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dirinya menghimbau Pemerintah untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) OJK ketimbang mereformasi mandat pengawasan.

“Saya melihat kekurangannya masalah sistem dan SDM. SDM yang itupun hanya beberapa pihak yang diperbaiki,” ucap Arman.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Keuangan masih dalam kajian. Ia menilai, Perpu tersebut diharapkan dapat lebih menguatkan kerangka stabilitas sistem keuangan.

Menkeu menyampaikan, salahsatu poin kajian penguatan tersebut ialah menggabungkan pengawasan perbankan dan moneter dalam satu atap. Bisa jadi, Pemerintah bakal memindahkan pengawasan perbankan dari OJK ke Bank Indonesia (BI). Namun Pemerintah masih belum menjelaskan rincian poin tersebut. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Rupiah Babak Belur, Misbakhun Kritik Kebijakan BI yang Konvensional

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai BI masih menggunakan pendekatan konvensional… Read More

8 mins ago

Bank Mandiri Mau Gelar RUPST 29 April 2026, Simak Agenda Lengkapnya

Poin Penting PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan mengadakan RUPST tahun buku 2025 pada 29… Read More

46 mins ago

Siap-Siap! Bea Cukai Buka 300 Formasi CPNS Lulusan SMA Bulan Depan

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka rekrutmen CPNS untuk 300 lulusan SMA/sederajat… Read More

1 hour ago

Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah, Begini Respons BI

Poin Penting Rupiah ditutup melemah 70 poin (0,41 persen) ke Rp17.105 per dolar AS, menjadi… Read More

2 hours ago

CIMB Perluas Segmen Affluent ASEAN Sejalan Strategi Forward30

Poin Penting CIMB memperluas layanan wealth untuk menangkap pertumbuhan segmen affluent di ASEAN. Strategi ini… Read More

3 hours ago

Cinema XXI (CNMA) Tebar Dividen Jumbo Rp980 Miliar, Ini Jadwal Pembayarannya

Poin Penting CNMA membagikan dividen Rp12 per saham, termasuk dividen interim Rp5 per saham. Pembayaran… Read More

3 hours ago