Kinerja Bank Tertantang Hadapi Tren Kenaikan Kredit Macet UMKM

Poin Penting

• NPL UMKM naik ke level 4,7 persen per Agustus 2025, mendekati ambang batas aman 5 persen, dengan total nilai kredit macet mencapai Rp66,3 triliun dari Rp1,5 kuadriliun kredit UMKM.
• Kenaikan NPL menekan rasio fundamental dan memaksa bank kecil memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan GRC untuk menjaga kualitas aset.
• Program pemerintah melalui PP 47/2024 baru menghapus Rp2,4 triliun dari estimasi Rp10 triliun kredit macet, dinilai belum cukup memulihkan daya beli dan kinerja UMKM.

Jakarta – Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dihadapkan pada masalah kredit macet. Kenaikan Non performing Loan (NPL) sektor UMKM di sejumlah bank mengindikasikan masalah tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja perbankan, yang harus bersusah payah mempertahankan rasio fundamental.

Pengamat Perbankan, Paul Sutaryono mengatakan, tantangan perbankan menjaga kualitas aset dan rasio fundamental di segmen UMKM kini semakin berat. Apalagi, untuk perbankan KBMI 1 yang fokus pada segmen UMKM.

Faktor eksternal sangat mempengaruhi kondisi pelemahan di sektor UMKM, sehingga walaupun bank kecil didorong untuk tetap memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, dampak dari ancaman kenaikan NPL tersebut sangat berdampak pada rasio fundamental perbankan.

“Sudah barang tentu, kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja bank, khususnya KBMI 1. Bank tersebut dipastikan harus berjuang keras untuk meningkatkan governance, risk, dan compliance (GRC) agar kualitas aset tetap terjaga,” kata Paul kepada Infobanknews, 23 Oktober 2025.

Baca juga: Dongkrak Kredit UMKM, Bank Sampoerna Siap Suntik Pendanaan ke Fintech

Paul menjelaskan, faktor eksternal yang mempengaruhi UMKM salah satunya karena penurunan jumlah kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi produk UMKM.
Faktor lain, imbas dari program restrukturisasi masih dirasakan oleh sebagian bank. Pelaku usaha mikro bahkan belum pulih dari dampak COVID-19 pada empat tahun lalu dan masih harus berjuang untuk keluar dari program restrukturisasi.

“Jika NPL sudah jauh di atas ambang batas aman 5 persen, pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan kembali restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM. Ruang ekspansi kredit bagi bank-bank kecil memang masih terbuka lebar. Namun, bank harus cermat dalam mengelola risiko agar tidak terjebak dalam lonjakan NPL,” katanya.

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada media beberapa waktu lalu mengatakan, NPL UMKM pada Agustus 2025 berada di level 4,7 persen atau naik dari Juli 2025 sekitar 4,53 persen. Kenaikan NPL UMKM tersebut telah berada tipis di ambang batas NPL UMKM 5 persen.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dari periode kuartal II-2025. NPL UMKM tercatat di kisaran 4,3 – 4,4 persen, dengan nilai kredit macet mencapai Rp66,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,41 persen dari total penyaluran kredit UMKM sebesar Rp1,5 kuadriliun.

Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan PP 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet pelaku UMKM. Kebijakan tersebut, menurut OJK, menyasar badan usaha dengan nilai kredit macet maksimal Rp500 juta dan perorangan Rp300 juta.

Dengan dihapus tagih, OJK siap membersihkan nama di SLIK OJK agar pelaku UMKM bisa kembali mendapatkan kredit. Estimasi nilai kredit macet yang dihapus sekitar Rp10 triliun dan realisasinya saat ini mencapai Rp2,4 triliun.

Sementara, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menegaskan, realisasi kebijakan tersebut masih kecil dibandingkan dengan jumlah kredit macet dan total UMKM yang mencapai sekitar 30 juta pelaku usaha. Karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih signifikan untuk mendorong pulihnya UMKM.

“Perlu ada kebijakan yang lebih tepat sasar dan peningkatan daya beli dari UMKM, yang mendorong tumbuhnya usaha UMKM tersebut,” katanya.

Terpisah, Direktur Bank Sampoerna, Hendra Rahardja mengatakan, lanskap pembiayaan Bank Sampoerna sangat unik, yaitu menyasar pelaku mikro. Dengan lanskap tersebut, Bank Sampoerna harus menghadapi risiko kredit macet yang lebih besar. Namun, pihaknya terus berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM agar tetap bertumbuh dalam kondisi saat ini.

Baca juga: Kredit UMKM Melambat, OJK Dorong Penghapusan Tagih Diberlakukan Lagi

“Kami sangat memahami tantangan yang dihadapi pelaku UMKM saat ini. Bagaimana pun juga sebagai bank yang sejak awal fokus pada pemberdayaan UMKM, kami akan terus mendorong pelaku UMKM untuk pulih dan bangkit walaupun risikonya berpengaruh pada kinerja perseroan,” katanya.

Seperti diketahui, profil nasabah Bank Sampoerna, antara lain pengusaha tahu, tempe, pedagang bakso, pengepul barang rongsokan, pengusaha kerupuk, atau warung mie ayam.

Di tengah tantangan NPL yang tinggi tersebut, Bank Sampoerna mendapatkan penghargaan bergengsi dari Finance Asia untuk kategori Best CEO dan CFO Bronze Indonesia karena berhasil mendorong portofolio kredit Bank Sampoerna yang sehat, dengan mayoritas diserap oleh pelaku UMKM. (*)