Kinerja APBN Januari 2025 Tertekan, Komisi XI Bilang Begini

Jakarta – Kementerian Keuangan akhirnya mengumumkan kinerja APBN hingga Februari 2025. Biasanya, laporan kinerja APBN disampaikan tidak lama setelah periode satu bulan berakhir.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyebut, penyampaian laporan APBN Januari 2025 mengalami keterlambatan lebih dari satu bulan.

“Kondisi tersebut, tentu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, apa yang sedang terjadi dengan kondisi APBN Januari 2025,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu, 16 Maret 2025.

Menurut Anis, keterlambatan ini akhirnya terjawab dengan kondisi APBN Januari hingga Februari 2025 yang mengalami kontraksi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

“Sejak awal Kementerian Keuangan harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren penurunan penerimaah pajak, dan belanja yang tinggi, sehingga tidak menambah beban APBN ke depan,” ungkapnya.

Baca juga : Sri Mulyani Ungkap Alasan Penundaan Publikasi APBN Januari 2025

Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, penerimaan perpajakan Januari 2025 terdiri atas penerimaan pajak senilai Rp88,89 triliun atau 4,06 persen dari target, turun 41,86 persen (yoy).

“Sementara Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp26,29 triliun yang mencapai 8,72 persen dari target tercatat mengalami peningkatan sebesar 14,75 persen. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat telah masuk senilai Rp42,13 triliun atau 8,2 persen dari target atau turun 3,03 persen (yoy). Kemudian Penerimaan Hibah senilai Rp9,8 miliar,” ujarnya.

Dari sisi belanja, hingga Januari 2025, belanja pemerintah pusat mencapai Rp86,04 triliun, mengalami penurunan 10,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Belanja ini terdiri atas realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp24,38 triliun atau turun 45,5 persen, sementara Belanja Non-K/L mencapai Rp61,66 triliun, meningkat 19,43 persen (yoy). Adapun belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp94,73 triliun.

APBN Januari 2025 Defisit Rp23,5 Triliun

Doktor Ekonomi lulusan Universitas Airlangga ini menyebut bahwa belanja yang lebih besar dari pendapatan menyebabkan APBN Januari 2025 mengalami defisit. Defisit anggaran pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp23,5 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB.

“Posisinya berbalik jika dibandingkan dengan Januari 2024 ketika APBN mengalami surplus Rp35,1 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB. Kondisi ini kali pertama APBN mengalami defisit lagi pada Januari. Pasalnya, pada 2022 hingga 2024 APBN masih mengalami surplus pada bulan pertama,” katanya.

Baca juga : APBN Februari 2025 Defisit Rp31,2 Triliun, Sri Mulyani: Masih Sesuai Target

Ia juga menyampaikan bahwa angka defisit ini menyebabkan pembiayaan anggaran Januari 2025 tercatat sebesar Rp154 triliun, meningkat 43,5 persen dari realisasi pembiayaan anggaran Januari 2024 yang sebesar Rp107,3 triliun.

Keseimbangan primer APBN Januari 2025 tercatat senilai Rp10,61 triliun, turun 83,7 persen (yoy) dari posisi keseimbangan primer Januari 2024 yang mencapai Rp65,25 triliun.

Peringatan atas Tekanan APBN di Awal Tahun

Anis mengingatkan bahwa meskipun kinerja APBN hingga Januari 2025 masih berada dalam frame APBN 2025, tekanan terhadap APBN pada awal tahun tetap perlu diwaspadai.

“Beberapa kebijakan seperti Coretax, Kebijakan terhadap PPN, diduga mempengaruhi kinerja APBN. Oleh sebab itu, Kemenkeu dan kementerian terkait perlu lebih waspada dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra