KIB Jangan Sekedar Gimmick, Jadikan Pemilu 2024 sebagai Pesta Rakyat

Jakarta – Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan, keinginan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menjadikan demokrasi pemilihan umum mendatang sebagai pesta rakyat merupakan hal yang positif. Namun ia mengingatkan, komitmen tersebut jangan hanya sekedar ucapan. 

“Namun demikian, pesan yang dimaksud pun harus dimaknai secara serius, bukan sekedar gimmick partai untuk meraih simpati publik dan kemudian malah mendapat cibiran publik,” ujarnya dikutip 2 Desember 2022.

Caranya, kata dia, tentu saja dengan politik yang sehat dan tidak transaksional. “Hal yang dibutuhkan oleh pemilih sederhana saja, partai dan politisinya tidak memulai memikat pemilih dengan uang dan tawarkan program yang konkrit dan nyata di dapil buat perubahan di masyarakat,“ ungkapnya 

KIB sendiri sejak awal hadir dengan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). KIB sudah memiliki program atau gagasan tersebut sebelum mendeklarasikan Capresnya. “(Gagasan) Itu saja yang patut dilakukan parpol atau siapapun yang berkoalisi untuk membuat pemilih bahagia,” tandas Aditya. 

Sebelumnya Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, saat bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, “Kita nikmati pesta demokrasi dengan menghasilkan sebuah kualitas yang tinggi. Agar kelak nanti pemimpin yang akan memimpin bangsa ini mendapatkan amanah kepercayaan dari rakyat, yang sesungguhnya,” kata Mardiono.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan KIB sepakat ingin menjadikan demokrasi sebagai pesta rakyat. Menurutnya, KIB saat ini tengah membangun sebuah pondasi yang kuat untuk membangun Indonesia. “Fondasinya harus kuat, dindingnya kokoh, sirkulasi udaranya bagus, dan kita juga berharap bangunan ini akan diperkuat,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada masalah dengan upaya KIB untuk membangun koalisi besar. Sebaliknya, Dedi menganggap ada problem pada aturan pemilu terkait ambang batas pencalonan atau presidential threshold.

“Koalisi besar sah saja, yang perlu dikritik bukan upaya membangun koalisinya, tetapi sistem pemilu utamanya terkait ambang batas. Ini yang membuat ada upaya memonopoli peserta pemilu,” terangnya. (*)