Politic

KIB Belum Tentukan Capres, Ini Alasannya

Jakarta – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung untuk pilpres 2024. Bahkan, menurut kabarnya, ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres.

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, alasan KIB belum menentukan capres lantaran KIB masih perlu merumuskan visi dan misi capres dan cawapres dalam pertemuan mendatang. “Sejauh ini kita memang belum merumuskan visi misi capres cawapres KIB, insyaallah dalam waktu dekat. Pertemuan diimana kita sesuaikanlah,” ujarnya seperti dikutip 17 Oktober 2022.

Pertemuan berikutnya, kata dia, tuan rumahnya adalah PPP, namun belum ditentukan dimana lokasinya. “Belum belum diputuskan, ya segala opsi kita coba kaji, karena mekanisme masing-masing partai itu beda-beda, kita menghargai dan menghormati satu sama lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengakui, bahwa KIB akan mulai melakukan pembahasan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pilpres 2024. “Acara berikutnya (pembahasan capres-cawapres) kita persiapkan di awal November di wilayah Indonesia timur,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres. “Melihat kecenderungannya, partai-partai di KIB akan usung nama-nama capres. Golkar, PPP, dan PAN akan urun rembuk. Meletakkan nama capres di atas meja perundingan untuk disetujui,” katanya.

Menurutnya, KIB akan cenderung memilih jalan bermusyawarah dalam penentuan nama calon presiden yang hendak diusung di Pilpres 2024. “KIB sejauh ini kekeluargaan, mungkin karena pemilu masih jauh. Belum ada kata final soal capres,” tambahnya.

Adi menilai dukungan dari sejumlah kader PPP dan PAN untuk Ganjar Pranowo belum mencerminkan sikap resmi partai terkait. “Deklarasi di sejumlah tempat kader PAN dan PPP ke Ganjar bagian dinamika politik internal dua partai itu. Dan tentunya keputusan finalnya resmi dari sikap partai nantinya,” ungkapnya.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan KIB akan menempuh mekanisme voting atau konvensi ketika musyawarah menemui jalan buntu. “Kalau deadlock pastinya ada mekanisme lain. Misalnya voting atau konvensi,” pungkasnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Purbaya Disebut Temukan Data Uang Jokowi Ribuan Triliun di Bank China, Kemenkeu: Hoaks!

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa… Read More

3 hours ago

Lewat AKSes KSEI, OJK Dorong Transparansi dan Pengawasan Pasar Modal

Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More

5 hours ago

Penjualan Emas BSI Tembus 2,18 Ton, Mayoritas Pembelinya Gen Z dan Milenial

Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More

5 hours ago

Transaksi Syariah Card Melonjak 48 Persen, Ini Penopangnya

Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More

5 hours ago

Purbaya Siapkan Jurus Baru Berantas Rokok Ilegal, Apa Itu?

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More

5 hours ago

Permata Bank Mulai Kembangkan Produk Paylater

Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More

6 hours ago