Politic

KIB Belum Tentukan Capres, Ini Alasannya

Jakarta – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung untuk pilpres 2024. Bahkan, menurut kabarnya, ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres.

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, alasan KIB belum menentukan capres lantaran KIB masih perlu merumuskan visi dan misi capres dan cawapres dalam pertemuan mendatang. “Sejauh ini kita memang belum merumuskan visi misi capres cawapres KIB, insyaallah dalam waktu dekat. Pertemuan diimana kita sesuaikanlah,” ujarnya seperti dikutip 17 Oktober 2022.

Pertemuan berikutnya, kata dia, tuan rumahnya adalah PPP, namun belum ditentukan dimana lokasinya. “Belum belum diputuskan, ya segala opsi kita coba kaji, karena mekanisme masing-masing partai itu beda-beda, kita menghargai dan menghormati satu sama lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengakui, bahwa KIB akan mulai melakukan pembahasan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pilpres 2024. “Acara berikutnya (pembahasan capres-cawapres) kita persiapkan di awal November di wilayah Indonesia timur,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres. “Melihat kecenderungannya, partai-partai di KIB akan usung nama-nama capres. Golkar, PPP, dan PAN akan urun rembuk. Meletakkan nama capres di atas meja perundingan untuk disetujui,” katanya.

Menurutnya, KIB akan cenderung memilih jalan bermusyawarah dalam penentuan nama calon presiden yang hendak diusung di Pilpres 2024. “KIB sejauh ini kekeluargaan, mungkin karena pemilu masih jauh. Belum ada kata final soal capres,” tambahnya.

Adi menilai dukungan dari sejumlah kader PPP dan PAN untuk Ganjar Pranowo belum mencerminkan sikap resmi partai terkait. “Deklarasi di sejumlah tempat kader PAN dan PPP ke Ganjar bagian dinamika politik internal dua partai itu. Dan tentunya keputusan finalnya resmi dari sikap partai nantinya,” ungkapnya.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan KIB akan menempuh mekanisme voting atau konvensi ketika musyawarah menemui jalan buntu. “Kalau deadlock pastinya ada mekanisme lain. Misalnya voting atau konvensi,” pungkasnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Stasiun Whoosh Karawang Dibuka 24 Desember, Perjalanan Jakarta-Karawang Hanya 15 Menit

Jakarta - Stasiun Whoosh Karawang akan resmi melayani penumpang mulai 24 Desember 2024. Pembukaan ini… Read More

26 mins ago

Pemerintah Targetkan Revisi Aturan DHE SDA Terbit pada Januari 2025

Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan aturan mengenai revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)… Read More

5 hours ago

Ekspansi Bisnis, J Trust Bank Tambah Kantor Cabang Baru di Bali

Jakarta - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) terus melakukan ekspansi bisnis dengan memperluas… Read More

5 hours ago

BI Uji Coba Penerapan QRIS Tap Berbasis NFC untuk Pembayaran Lebih Cepat dan Praktis

Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) pionir layanan dan Perum DAMRI… Read More

6 hours ago

Bank Mandiri Salurkan Rp3 Triliun untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Jakarta – Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kolaborasi strategis dengan… Read More

6 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Bertahan di Zona Hijau ke Level 6.983

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini (20/12) kembali ditutup bertahan pada… Read More

7 hours ago