Politic

KIB Belum Tentukan Capres, Ini Alasannya

Jakarta – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung untuk pilpres 2024. Bahkan, menurut kabarnya, ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres.

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, alasan KIB belum menentukan capres lantaran KIB masih perlu merumuskan visi dan misi capres dan cawapres dalam pertemuan mendatang. “Sejauh ini kita memang belum merumuskan visi misi capres cawapres KIB, insyaallah dalam waktu dekat. Pertemuan diimana kita sesuaikanlah,” ujarnya seperti dikutip 17 Oktober 2022.

Pertemuan berikutnya, kata dia, tuan rumahnya adalah PPP, namun belum ditentukan dimana lokasinya. “Belum belum diputuskan, ya segala opsi kita coba kaji, karena mekanisme masing-masing partai itu beda-beda, kita menghargai dan menghormati satu sama lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengakui, bahwa KIB akan mulai melakukan pembahasan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pilpres 2024. “Acara berikutnya (pembahasan capres-cawapres) kita persiapkan di awal November di wilayah Indonesia timur,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres. “Melihat kecenderungannya, partai-partai di KIB akan usung nama-nama capres. Golkar, PPP, dan PAN akan urun rembuk. Meletakkan nama capres di atas meja perundingan untuk disetujui,” katanya.

Menurutnya, KIB akan cenderung memilih jalan bermusyawarah dalam penentuan nama calon presiden yang hendak diusung di Pilpres 2024. “KIB sejauh ini kekeluargaan, mungkin karena pemilu masih jauh. Belum ada kata final soal capres,” tambahnya.

Adi menilai dukungan dari sejumlah kader PPP dan PAN untuk Ganjar Pranowo belum mencerminkan sikap resmi partai terkait. “Deklarasi di sejumlah tempat kader PAN dan PPP ke Ganjar bagian dinamika politik internal dua partai itu. Dan tentunya keputusan finalnya resmi dari sikap partai nantinya,” ungkapnya.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan KIB akan menempuh mekanisme voting atau konvensi ketika musyawarah menemui jalan buntu. “Kalau deadlock pastinya ada mekanisme lain. Misalnya voting atau konvensi,” pungkasnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OTT KPK di Bea Cukai: Eks Direktur P2 DJBC Ditangkap, Uang Miliaran-Emas 3 Kg Disita

Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More

7 hours ago

Istana Bantah Isu 2 Pesawat Kenegaraan untuk Prabowo, Ini Penjelasannya

Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More

7 hours ago

BTN Targetkan Pembiayaan 20.000 Rumah Rendah Emisi pada 2026

Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More

7 hours ago

Apa Untungnya Danantara Masuk Bursa Saham? Ini Kata Pakar

Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More

8 hours ago

BTN Ungkap Penyebab NPL Konstruksi Tinggi, Fokus Bereskan Kredit Legacy

Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More

8 hours ago

Risiko Bencana Tinggi, Komisi VIII Minta Anggaran dan Sinergi Diperkuat

Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More

8 hours ago