Politic

KIB Belum Tentukan Capres, Ini Alasannya

Jakarta – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung untuk pilpres 2024. Bahkan, menurut kabarnya, ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres.

Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, alasan KIB belum menentukan capres lantaran KIB masih perlu merumuskan visi dan misi capres dan cawapres dalam pertemuan mendatang. “Sejauh ini kita memang belum merumuskan visi misi capres cawapres KIB, insyaallah dalam waktu dekat. Pertemuan diimana kita sesuaikanlah,” ujarnya seperti dikutip 17 Oktober 2022.

Pertemuan berikutnya, kata dia, tuan rumahnya adalah PPP, namun belum ditentukan dimana lokasinya. “Belum belum diputuskan, ya segala opsi kita coba kaji, karena mekanisme masing-masing partai itu beda-beda, kita menghargai dan menghormati satu sama lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengakui, bahwa KIB akan mulai melakukan pembahasan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pilpres 2024. “Acara berikutnya (pembahasan capres-cawapres) kita persiapkan di awal November di wilayah Indonesia timur,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ketiga partai anggota KIB akan mengajukan nama masing-masing capres. “Melihat kecenderungannya, partai-partai di KIB akan usung nama-nama capres. Golkar, PPP, dan PAN akan urun rembuk. Meletakkan nama capres di atas meja perundingan untuk disetujui,” katanya.

Menurutnya, KIB akan cenderung memilih jalan bermusyawarah dalam penentuan nama calon presiden yang hendak diusung di Pilpres 2024. “KIB sejauh ini kekeluargaan, mungkin karena pemilu masih jauh. Belum ada kata final soal capres,” tambahnya.

Adi menilai dukungan dari sejumlah kader PPP dan PAN untuk Ganjar Pranowo belum mencerminkan sikap resmi partai terkait. “Deklarasi di sejumlah tempat kader PAN dan PPP ke Ganjar bagian dinamika politik internal dua partai itu. Dan tentunya keputusan finalnya resmi dari sikap partai nantinya,” ungkapnya.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan KIB akan menempuh mekanisme voting atau konvensi ketika musyawarah menemui jalan buntu. “Kalau deadlock pastinya ada mekanisme lain. Misalnya voting atau konvensi,” pungkasnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Asbanda dan Bank Papua Gelar Pengundian Tabungan Simpeda 2025, Ini Pemenangnya!

Jayapura – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank Papua menggelar Undian Tabungan Simpeda Nasional… Read More

25 mins ago

OJK Infinity 2.0 Resmi Mengaspal, Jadi Motor Penggerak Keuangan Digital RI

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendorong pengembangan inovasi keuangan… Read More

1 hour ago

Bos OJK: Perbankan RI Masih Pede Hadapi Dampak Perang Dagang

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap optimistis terhadap kinerja industri perbankan Indonesia di tengah… Read More

2 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Berpeluang Menguat ke 6.700, Ini Saham yang Patut Dicermati

Jakarta - Phintraco Sekuritas memproyeksikan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjelang akhir pekan… Read More

3 hours ago

Saham NETV Menguat Jelang RUPSLB, Ini Pendorongnya

Jakarta – PT MDTV Media Technologies Tbk (NETV), sebelumnya dikenal sebagai PT Net Visi Media… Read More

5 hours ago

Kolaborasi BPJS Kesehatan-Kemenkum Dorong Kepesertaan JKN 100 Persen

Jakarta - BPJS Kesehatan bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) RI resmi menandatangani nota kesepahaman atau memorandum… Read More

5 hours ago