Ketika Negara di Belahan Dunia Bereaksi Atas Aksi Serangan AS dan Inggris ke Yaman

Jakarta – Amerika Serikat (AS) dan Inggris melakukan bombardir serangan di Yaman guna mematikan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran buntut konflik di Laut Merah.

Di sisi lain, kelompok Houthi yang mendukung kelompok Palestina Hamas menyebut serangan pada hari Jumat (12/1) merupakan tindakan “biadab”.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota, Sanaa berjanji akan terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah.

Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Hamas pun ikut mengatakan bahwa pemerintah AS dan Inggris akan memikul tanggung jawab atas dampak serangan mereka terhadap keamanan kawasan.

Lantas, bagaimana reaksi dunia dalam menyikapi serangan yang dilakukan AS dan sekutunya di Yaman? Apakah akan semakin memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah?

1. Iran

Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan mengatakan, serangan yang dilakukan AS dan Inggris terjadi sebagai upaya untuk memperluas dukungan penuh kedua negara dalam kurang lebih 100 hari terakhir.

Baca juga: Milisi Houthi Sebut Serangan Rudal ke Yaman Sebagai Bentuk Kebodohan AS dan Inggris

“Semua itu dilakukan atas kejahatan perang rezim Zionis terhadap rakyat Palestina dan warga Gaza yang terkepung,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Al Jazeera, pada Sabtu (13/1).

2. Arab Saudi

Sementara Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan untuk menahan diri dan menghindari eskalasi setelah serangan tersebut dan mengatakan akan terus memantau situasi dengan keprihatinan yang besar

“Kerajaan menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Laut Merah karena kebebasan navigasi di dalamnya merupakan tuntutan internasional,” tulis pernyataan resmi.

3. Turki

Kemudian, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan tersebut dan mengatakan AS dan Inggris yang berusaha mengubah Laut Merah menjadi lautan darah.

“Semua tindakan ini merupakan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Israel juga melakukan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional di Palestina,” katanya.

4. Yordania

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan, agresi Israel di Gaza dan terus melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina dan melanggar hukum internasional tanpa mendapat hukuman bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut.

“Komunitas internasional berada di persimpangan jalan kemanusiaan, moral, hukum dan keamanan,” tambahnya. 

Baca juga: Buntut Blokade Laut Merah, AS-Inggris Bombardir Houthi di Yaman

“Entah mereka memikul tanggung jawabnya dan mengakhiri agresi arogan Israel dan melindungi warga sipil atau membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menteri ekstremisnya menyeret kita ke dalam perang regional yang mengancam perdamaian dunia,” tambahnya.

5. Mesir

Lalu, Kementerian Luar Negeri Mesir telah menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya operasi militer di Laut Merah dan serangan udara di Yaman.

Pernyataan dari kementerian tersebut menyerukan untuk menyatukan upaya internasional dan regional untuk mengurangi ketidakstabilan di kawasan.

“Serangan ini bersifat defensif dan dirancang untuk menjaga kebebasan navigasi di salah satu jalur perairan paling penting di dunia. Serangan (Houthi) harus diakhiri,” kata juru bicara aliansi militer.

6. NATO

NATO sendiri tidak terlibat dalam serangan itu. Namun AS dan Inggris merupakan bagian dari aliansi tersebut sementara dua anggota NATO lainnya, Belanda dan Kanada, memberikan dukungan.

7. Lebanon

Kelompok Lebanon, yang merupakan sekutu Iran dan Houthi, mengatakan agresi AS menegaskan bahwa Washington berada dalam “kemitraan penuh” dengan Israel.

“AS adalah mitra penuh dalam tragedi dan pembantaian yang dilakukan oleh musuh Zionis di Gaza dan wilayah tersebut,” kata sebuah pernyataan dari kelompok tersebut.

8. Rusia

Rusia mengatakan serangan itu melanggar hukum internasional dan secara keliru memanfaatkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut Houthi menghentikan serangan mereka terhadap jalur pelayaran.

“Serangan udara AS di Yaman adalah contoh lain penyimpangan Anglo-Saxon terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Zakharova mengatakan serangan itu menunjukkan “pengabaian total terhadap hukum internasional” dan “memperburuk situasi di kawasan”.

9. Perancis

Prancis menegaskan kembali kecaman mereka atas serangan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah, dan menyerukan penghentian segera serangan tersebut.

Baca juga: AS-Inggris Serang Yaman, Harga Minyak Ikut Meroket

“Dengan aksi bersenjata tersebut, Houthi memikul tanggung jawab yang sangat serius atas eskalasi di kawasan ini,” kata Kementerian Eropa dan Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

10. Jerman

Kantor Luar Negeri Federal Jerman mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk mencegah serangan lebih lanjut. “Tujuan kami tetap untuk meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas di Laut Merah,” tulis kementerian tersebut di X.

11. Spanyol

Spanyol tidak akan melakukan intervensi militer di kawasan Laut Merah karena komitmen terhadap perdamaian” dan negara mana pun yang melakukan hal tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya, kata Menteri Pertahanan Margarita Robles.

Menyoroti bahwa Madrid tidak menghakimi tindakan negara lain di Laut Merah, ia berkata bahwa setiap negara harus memberikan penjelasan atas tindakannya. Spanyol akan selalu berkomitmen terhadap perdamaian dan dialog.

12. Belgium

Menteri Luar Negeri Belgia Hadja Lahbib mengatakan, Belgia bekerja sama dengan mitranya di Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memulihkan keamanan di kawasan Laut Merah dan menghindari dampak buruk apa pun.

“Serangan yang sedang berlangsung oleh kelompok Houthi merupakan bahaya nyata bagi stabilitas kawasan dan mewakili eskalasi yang tidak menguntungkan siapa pun,” tulisnya.

13. Belanda

“Tindakan AS-Inggris didasarkan pada hak membela diri, bertujuan untuk melindungi jalur bebas dan fokus pada deeskalasi. Belanda, dengan sejarah panjangnya sebagai negara pelayaran, sangat mementingkan hak lintas alam dan mendukung operasi yang ditargetkan ini,” kata Perdana Menteri Mark Rutte. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra