Ketidakpastian Global Masih Ada, Begini Dampaknya ke Pelaku Usaha dan Pekerja

Ketidakpastian Global Masih Ada, Begini Dampaknya ke Pelaku Usaha dan Pekerja

Ketidakpastian Global Masih Ada, Begini Dampaknya ke Pelaku Usaha dan Pekerja
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai prospek ekonomi Indonesia di tahun depan masih akan mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan tahun ini, yaitu sebesar 5,2% secara yoy akibat dari ketidakpastian global yang masih bergejolak.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, menyatakan bahwa, dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan beberapa dampak kepada pelaku usaha dan para pekerja.

Dari sisi pelaku usaha, yang terkait dengan kapasitas produksi industri, pemerintah diharapkan untuk terus mengendalikan inflasi, agar daya beli masyarakat dan kapasitas produksi sektor rill terjaga.

“Purchasing Manufacturing Indeks (PMI) itu turun di angka 5,2% dan kita memang terjadi pelemahan dari sisi output, ekspor kita mengalami penurunan yang cukup besar, kecuali makanan dan minuman, komoditis yang masih tumbuh dan yang terkait dengan lifestyle dropnya cukup besar,” ucap Hariyadi dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023 di Jakarta, 5 Desember 2022.

Kemudian, ia menambahkan bahwa permintaan pada sektor lifestyle, seperti tekstil, garmen, alas kaki, lalu juga terkait dengan furniture, serta ekspor hasil perikanan pun mengalami penurunan yang luar biasa.

“Jadi ini omsetnya menurun cukup signfikan dan sayangnya yang turun ini adalah sektor yang padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang juga menjadi catatan bagi kita semua bahwa ini jangan dianggap enteng,” imbuhnya.

Lebih lanjut, akibat dari ketidakpastian global, nantinya juga akan menimbulkan dampak terhadap biaya logistik dan transportasi yang berimbas langsung ke masyarakat.

Lalu, dari sisi para pekerja pun turut merasakan dampak dari masih berlangsungnya ketidakpastian geopolitik, yaitu terkait dengan Permenaker 18/2022, dimana aturan tersebut nantinya akan memperbesar PHK dan penyusutan lapangan kerja.

“Arahnya adalah apakah perusahaan akan mengecilkan kapasitas produksinya atau dia juga akan menambah lagi mengurangi daripada karyawannya. Barusan, oyo sudah merumahkan lagi 600 orang. Jadi terus-terusan semua yang digital terkoreksi semua, cukup besar,” ujar Hariyadi.

Adapun, Apindo menjelaskan bahwa dalam upaya pemerintah dalam memitigasi risiko PHK adalah dengan melakukan fleksibilitas dari aturan yang ada saat ini, seperti mengurangi jam kerja terlebih dahulu ataupun melonggarkan kebijakan BPJS para pekerja.

Kemudian, mempercepat finalisasi perjanjian perdagangan dengan eropa, dan terakhir ia menegaskan mitigasi tersebut juga melalui pembatalan Permenaker 18/2022 dan kembali sepenuhnya menggunakan formulasi Upah Minimum PP 36/2021. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Pilihan

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]