Categories: Moneter dan Fiskal

Ketidakpastian Ekonomi, G20 Komit Beri Solusi Jangka Pendek dan Panjang

Jakarta – Pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan perang antara Rusia Ukraina terus menambah aspek ketidakpastian global. Terkait hal ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan anggota-anggota G20 terus berkomitmen dalam memberikan solusi jangka pendek dan panjang.

Menurutnya, solusi jangka pendek pada ketidakpastian ekonomi global adalah bagaimana menangani dampak inflasi di beberapa negara. Banyak bank sentral perlu menangani tekanan inflasi ini dari meningkatkan suku bunga atau mengetatkan balance sheet.

“Diskusi dalam G20 kembali lagi kepada pertemuan kami di Februari bahwa negara anggota berkomitmen untuk melakukan kalibrasi, komunikasi, dan merencanakan dengan baik proses normalisasi kebijakan. Dengan melakukan hal tersebut, banyak negara terutama negara berkembang akan bisa menangani hal ini (inflasi). Dari negara berkembang, kami berkomitmen untuk memperkuat kebijakan baik fiskal maupun moneter,” jelas Perry, Jumat, 22 April 2022.

Kemudian, Perry juga mengungkapkan bahwa G20 terus melakukan diskusi untuk melakukan penyelesaian ketidakpastian ekonomi pada jangka panjang. Ia mengungkapkan hingga saat ini proses diskusi masih terus berjalan.

“Pada penyelesaian jangka panjang, kami terus melakukan diskusi. Bagaimana melakukan reformasi struktural, menangani efek memar pandemi? Bagaimana menangani masalah kesehatan, sistem pembayaran digital, mata uang digital bank sentral, keuangan berkelanjutan, dan inklusi keuangan? Agenda-agenda tersebut masih terus berjalan,” ujarnya.

Lebih jauh, Gubernur Bank Sentral Indonesia juga menanggapi dampak dari perang Rusia Ukraina pada Indonesia. Ia menilai Indonesia saat ini cukup beruntung karena dampak langsung dari perang cukup terbatas.

Dampak dari harga komoditas yang akhir-akhir ini terus meningkat akan bergantung pada kebijakan fiskal. Ia mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyusun kebijakan fiskal yang tidak membebankan masyarakat. Contoh dari kebijakan fiskal tersebut antara lain seperti subsidi pada beberapa komoditas energi seperti BBM dan Listrik. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra

Evan Yulian

Recent Posts

Jasa Marga Catat 1,5 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek hingga H+1 Natal 2025

Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More

31 mins ago

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

6 hours ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

7 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

7 hours ago

Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Hari Ini Kompak Naik, Cek Rinciannya

Poin Penting Harga emas Galeri24, UBS, dan Antam kompak naik pada perdagangan Sabtu, 27 Desember… Read More

8 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

1 day ago