News Update

Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik

[Best_Wordpress_Gallery id=”471″ gal_title=”Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik”]

(Kiri-kanan) Presiden Direktur PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, Bapak Takeru Agawa, Direktur Utama PT Bank Mega Tbk, Bapak Kostaman Thayib, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tjahjo Kumolo, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Bapak Paulus Sutisna, dan Direktur Utama Trimegah Sekuritas Indonesia, Bapak Stephanus Turangan,berbincang usai penandatanganan kerjasama di Jakarta,Selasa 20 Sepetember 2016.Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik. Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil. Kementrian Dalam Negeri melakukan penandatanganan kerjasama dengan 4 institusi jasa keuangan yaitu Bank Mega, Bank DBS, Bank Nusantara Parahyangan serts Tri Megah Sekuritas guna mendukung program pemerintah mengenai penggunaan alat verifikasi tunggal, yaitu KTP Elektronik,demi meningkatkan keakurasian data nasabah dan mencegah terjadinya manipulasi data.(*)

Apriyani

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

3 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

4 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

7 hours ago