Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kiri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyaksikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono (kedua kanan) dan Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Riduan (kedua kiri) saat penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, Bank Mandiri bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan digitalisasi transaksi pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui kanal Kopra Host to Host (Mandiri Corporate Payable) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next-G berbasis web milik BPKP atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS). Layanan ini akan dilengkapi dengan fitur validasi rekening penerima dana, pembuatan ID Billing & pembayaran Pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara real time dengan keamanan sistem yang terbaik.
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More
