Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kiri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyaksikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono (kedua kanan) dan Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Riduan (kedua kiri) saat penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, Bank Mandiri bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan digitalisasi transaksi pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) melalui kanal Kopra Host to Host (Mandiri Corporate Payable) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Next-G berbasis web milik BPKP atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS). Layanan ini akan dilengkapi dengan fitur validasi rekening penerima dana, pembuatan ID Billing & pembayaran Pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) secara real time dengan keamanan sistem yang terbaik.
Poin Penting BTN telah menyalurkan total bantuan Rp13,17 miliar melalui Program TJSL untuk korban bencana… Read More
Poin Penting Pollux Hotels Group menerbitkan obligasi berkelanjutan perdana dengan penjaminan penuh dan tanpa syarat… Read More
Poin Penting BRI membukukan laba bank only Rp45,44 triliun per November 2025, turun dari Rp50… Read More
Poin Penting Seluruh bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN memastikan layanan perbankan… Read More
Poin Penting Bank Jateng membagikan dividen Rp1,12 triliun kepada Pemprov dan 35 kabupaten/kota di Jateng,… Read More
Poin Penting Perencanaan keuangan krusial bagi freelancer untuk mengelola arus kas, menyiapkan dana darurat, proteksi,… Read More