Menteri Hukum & HAM Yasonna H. Laoly (ketiga kanan) dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo (kedua kanan) berfoto bersama dengan Asdep Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB Ronald Andrea Annas, Inspektur Ombudsman RI Marsetiono, Irjen Kemenkum HAM Jhoni Ginting dan Dirjen AHU Kemenkum &Ham Cahyo Rahadian Muzhar (kiri ke kanan) usai penandatanganan perjanjian kerjasama di Kantor Administrasi Hukum Umum Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019. Bank Mandiri menyediakan fasilitas layanan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)secara online/realtime, antara lain melalui Mandiri ATM, Mandiri Online, Mandiri EDC Mini ATM dan Cabang Bank Mandiri. Sampai dengan Juni 2019 tercatat frekuensi transaksi Penerimaan Negara melalui channel Bank Mandiri mencapai 3,6 Juta transaksi dengan volume Rp 197 Triliun, meningkat 13 persen secara yoy.
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More