Menteri Hukum & HAM Yasonna H. Laoly (ketiga kanan) dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo (kedua kanan) berfoto bersama dengan Asdep Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB Ronald Andrea Annas, Inspektur Ombudsman RI Marsetiono, Irjen Kemenkum HAM Jhoni Ginting dan Dirjen AHU Kemenkum &Ham Cahyo Rahadian Muzhar (kiri ke kanan) usai penandatanganan perjanjian kerjasama di Kantor Administrasi Hukum Umum Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019. Bank Mandiri menyediakan fasilitas layanan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)secara online/realtime, antara lain melalui Mandiri ATM, Mandiri Online, Mandiri EDC Mini ATM dan Cabang Bank Mandiri. Sampai dengan Juni 2019 tercatat frekuensi transaksi Penerimaan Negara melalui channel Bank Mandiri mencapai 3,6 Juta transaksi dengan volume Rp 197 Triliun, meningkat 13 persen secara yoy.
Poin Penting Standard Chartered mendorong portofolio yang disiplin, terstruktur (core, tactical, opportunistic), dan terdiversifikasi lintas… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang… Read More
Poin Penting IHSG lanjut melemah tajam – Pada sesi I (6/2), IHSG ditutup turun 2,83%… Read More
Poin Penting Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, namun mempertahankan sovereign credit rating… Read More
Poin Penting Penurunan outlook dari stabil ke negatif dinilai Celios sebagai peringatan terhadap arah kebijakan… Read More
Poin Penting Danamon targetkan AUM wealth management tumbuh 20 persen pada 2026, melanjutkan capaian 2025… Read More