BKPM; Pantau iklim usaha. (Foto: Dok. Infobank)
Jakarta–Dua perusahaan raksasa yang bergerak di sektor elektronik asal Jepang yakni Panasonic dan Toshiba dikabarkan telah menutup pabriknya. Adanya hal tersebut, banyak yang menduga bahwa kondisi industri elektronik di Indonesia tengah mengalami kelesuan.
Namun demikian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menepis informasi tersebut, bahwa penutupan Panasonic dan Toshiba lantaran kalah bersaing dengan produk-produk elektronik perusahaan China.
Menurut BKPM, tutupnya pabrik Panasonic dan Toshiba tidak akan mempengaruhi iklim investasi di sektor elektronik.
Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, 3 Februari mengatakan, dari catatan BKPM bahwa komitmen investasi yang ditandai dengan diterbitkannya izin prinsip, pada periode Januari 2016 ini mencapai Rp530 milar atau tumbuh 85% dari periode yang sama bulan lalu sebesar Rp286 miliar.
Tumbuhnya komitmen investasi tersebut, merupakan salah satu indikator bahwa kepercayaan investor sektor elektronik di Indonesia masih tinggi. “Ini yang akan didorong untuk segera direalisasikan Komitmen ini merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dari sisi iklim investasi dan minat sebenarnya masih tetap tinggi,” ujarnya.
Saat ini BKPM sedang melakukan komunikasi dengan perusahaan terkait mengenai apa yang sebenarnya terjadi, berdasarkan komunikasi awal bahwa perusahaan tersebut ingin melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan daya saing. “Kebijakan pendukung yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing adalah ketersediaan gas dan penerapan SNI untuk produk yang dihasilkan,” ucap Franky.
Pemerintah dalam hal ini selalu terbuka, sehingga diharapkan perusahaan dapat menyampaikan apabila memang ada persoalan yang dapat difasilitasi. “Hingga kini belum ada pemberitahuan resmi kepada kami yang jelas kalau memang benar terjadi permasalahan, kita dapat carikan solusinya,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More