Kepentingan Politik, Masalah Utama BUMN

Jakarta–Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, memandang persoalan mendasar yang terjadi dalam perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) bukan terletak pada para pimpinan atau tenaga kerja lokal maupun asing.

Melainkan, kesalahan dalam tata kelola perusahaan dan kepentingan politik yang dibaurkan dalam urusan bisnis, hal tersebut menanggapi pernyataan Bapak Presiden yang berharap WNA dapat memimpin BUMN

“Akar persoalan dari perusahaan pelat merah bukan terletak pada tenaga kerja WNA (warga negara asing) atau WNI (warga negara Indonesia) yang mengelola. Tetapi, pada tata kelola perusahaan dan banyaknya kepentingan politik yang dicampur adukan dalam pekerjaan,” kata Anggawira di kantor Sekretariat BPP HIPMI, Menara Bidakara 2, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2017.

Komentar tersebut menyusul perkataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin agar perusahaan-perusahaan BUMN dipimpin oleh WNA profesional. Dengan begitu, Presiden meyakini kinerja perusahaan negara akan menjadi lebih optimal.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA),dan negara tetangga Singapura, yang menerapkan langkah serupa.

“Kita tidak perlu ‘mencontek’ strategi semacam itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan negara. Pasalnya, perusahaan asing dengan value bisnis yang mapan di dunia, dan memiliki cabang di Indonesia justru berharap tenaga kerja Indonesia semakin siap secara teknis dan behavior untuk mengambil alih,”  imbuh pengusaha muda tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia agar dapat setara dengan pekerja profesional dari luar negeri, Anggawira mengatakan perlu adanya jenjang leadership yang dinamis sesuai kondisi pasar dan bukan mempekerjakan WNA untuk memimpin jabatan-jabatan penting dalam perusahaan BUMN.

“Karena itu saya katakan perlunya jenjang leadership development yang disiapkan sesuai dengan kondisi market, sosial, dan politik di negara ini. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam negeri,” kata Angga.

Angga menyebut bahwa BUMN juga ke depannya harus sinergi dan kolaborasi dengan swasta. agar bisa menghasilkan karya nyata. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga